Mahfud MD Pertanyakan Mandeknya Proses Impeachment Gibran di DPR, Mustahil Dimakzulkan?

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mahfud MD, menyoroti lambatnya penanganan surat permintaan impeachment atau pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pernyataan pemakzulan Gibran ini disampaikan Mahfud MD dalam sebuah podcast di FORUM KEADILAN TV, yang rekamannya kini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan pengamat politik.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD secara terbuka mempertanyakan, "mengapa surat permintaan impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum diproses oleh DPR."

Pertanyaan ini mencerminkan kegelisahan publik terkait transparansi dan akuntabilitas proses hukum dan politik di lembaga legislatif.

Lebih lanjut, Prof. Mahfud MD memberikan analisis mendalam mengenai tantangan politik yang dihadapi dalam upaya pemakzulan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa, "secara politik, proses impeachment akan sulit berjalan karena memerlukan dukungan mayoritas di DPR, yang saat ini dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintah."

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kendala struktural dan kekuatan politik yang signifikan di parlemen yang dapat menghambat kelanjutan proses impeachment, terlepas dari substansi atau alasan di balik permintaan tersebut.

Analisis Mahfud MD ini memberikan gambaran realistis tentang dinamika politik di Indonesia, di mana dukungan mayoritas di DPR menjadi faktor penentu dalam setiap langkah politik krusial, termasuk pemakzulan seorang pejabat tinggi negara.

Pernyataan ini juga menyoroti bagaimana kekuatan koalisi politik dapat memengaruhi jalannya proses legislasi dan pengawasan, bahkan terhadap isu-isu yang melibatkan pejabat dari lingkaran kekuasaan.

Baca Juga: Puji Gibran Panen Jabatan? Ade Armando Tuai Cibiran Usai Jadi Komisaris PLN

Sorotan Mahfud MD terhadap isu impeachment Gibran Rakabuming Raka ini menambah daftar panjang kritik dan pertanyaan publik terhadap independensi lembaga-lembaga negara dan pengaruh politik dalam setiap pengambilan keputusan penting.

Publik kini menantikan bagaimana DPR akan menanggapi pertanyaan dan sorotan dari Mahfud MD ini, serta bagaimana nasib surat permintaan impeachment tersebut akan berlanjut.