Suara.com - Istilah 'Pasar Gelap Keadilan' atau 'Black Market of Justice' kembali menggema, kali ini dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung untuk menggambarkan betapa rusaknya sistem hukum di Indonesia.
Menurutnya, praktik lancung ini tidak hanya menyasar elite politik, tetapi juga rakyat kecil seperti petani yang terancam kehilangan tanah karena kerakusan korporasi.
Dalam sebuah diskusi panas di podcast bersama politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, pada Senin (14/7/2025), Rocky menelanjangi dua borok besar yang menurutnya saling berkaitan: ketidakadilan agraria dan manipulasi hukum untuk kepentingan politik.
Petani Tesonilo Jadi Korban, Negara Dituding Bela Korporasi
Rocky Gerung menyoroti kasus tragis yang menimpa petani di Tesonilo sebagai bukti nyata bagaimana negara kerap kali absen saat berhadapan dengan rakyatnya sendiri.
Ia menyebut pengusiran paksa yang terjadi adalah cermin dari keberpihakan aparat dan kebijakan yang lebih condong pada kepentingan korporasi raksasa.
"Petani kecil diusir dari tanahnya, sementara negara dituding lebih memihak korporasi dalam pemanfaatan lahan," tegas Rocky Gerung di podcast Deddy Sitorus TV.
Lebih jauh, ia mencium adanya modus licik di balik pengambilalihan lahan yang seringkali dibungkus dengan narasi mulia seperti konservasi alam.
Rocky curiga, di balik topeng penyelamatan lingkungan, ada agenda bisnis tersembunyi untuk menyerahkan lahan tersebut kepada entitas bisnis baru seperti Agrinas.
Baca Juga: Bertemu Rocky Gerung, Kapolri Singgung Pepatah Tentang Teman dan Musuh
"Ada kecurigaan bahwa pengambilalihan lahan oleh negara bukan untuk konservasi murni, melainkan untuk dialihkan ke Agrinas sebagai lahan bisnis baru," imbuhnya.
Fenomena ini, menurutnya, adalah bukti ketidakadilan struktural yang sistematis dan menyakitkan bagi wong cilik.
'Pasar Gelap Keadilan': Tom Lembong dan Hasto Jadi Contoh
Kritik Rocky tidak berhenti di isu pertanahan. Ia secara gamblang menuding adanya "Black Market of Justice" atau "pasar gelap keadilan" yang berjalan dalam sistem peradilan di Indonesia.
Menurutnya, hukum kini telah menjadi alat tawar-menawar dan pemerasan politik.
Ia menunjuk kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai contoh konkret.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Eropa Tegang! Vladimir Putin Ancam Bombardir Dua Negara NATO
-
Alarm Regresi Demokrasi, Menguatnya Kartelisasi Politik dan Ancaman Neo Otoritarianisme di Indonesia
-
Buron! Bareskrim Kejar Bos New Zone Medan, Diduga Jadi Bandar Narkoba di Kelab Malam Miliknya
-
Krisis Literasi Belum Selesai, Kenapa Siswa Bakal Dipaksa Belajar Bahasa Prancis?
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Risiko Bencana Alam, Bupati dan Wali Kota Jabar Diminta Hentikan Pembangunan di Hutan & Perkebunan
-
Skandal Epstein Memanas! Pam Bondi Akui Ada Kesalahan, DPR AS Curiga Ada Fakta yang Ditutupi
-
Banten Media Hub 2026: Ikhtiar Strategi Komunitas Media Lokal Bertahan di Era Digital
-
Prabowo Akhiri Kunjungan Kenegaraan di Prancis, Bertolak Kembali ke Jakarta
-
Mangkir dari Pemeriksaan Gas 'Whip Pink', Influencer ZNM dan Dua Saksi Lain Dijemput Paksa Polisi