Suara.com - Istilah 'Pasar Gelap Keadilan' atau 'Black Market of Justice' kembali menggema, kali ini dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung untuk menggambarkan betapa rusaknya sistem hukum di Indonesia.
Menurutnya, praktik lancung ini tidak hanya menyasar elite politik, tetapi juga rakyat kecil seperti petani yang terancam kehilangan tanah karena kerakusan korporasi.
Dalam sebuah diskusi panas di podcast bersama politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, pada Senin (14/7/2025), Rocky menelanjangi dua borok besar yang menurutnya saling berkaitan: ketidakadilan agraria dan manipulasi hukum untuk kepentingan politik.
Petani Tesonilo Jadi Korban, Negara Dituding Bela Korporasi
Rocky Gerung menyoroti kasus tragis yang menimpa petani di Tesonilo sebagai bukti nyata bagaimana negara kerap kali absen saat berhadapan dengan rakyatnya sendiri.
Ia menyebut pengusiran paksa yang terjadi adalah cermin dari keberpihakan aparat dan kebijakan yang lebih condong pada kepentingan korporasi raksasa.
"Petani kecil diusir dari tanahnya, sementara negara dituding lebih memihak korporasi dalam pemanfaatan lahan," tegas Rocky Gerung di podcast Deddy Sitorus TV.
Lebih jauh, ia mencium adanya modus licik di balik pengambilalihan lahan yang seringkali dibungkus dengan narasi mulia seperti konservasi alam.
Rocky curiga, di balik topeng penyelamatan lingkungan, ada agenda bisnis tersembunyi untuk menyerahkan lahan tersebut kepada entitas bisnis baru seperti Agrinas.
Baca Juga: Bertemu Rocky Gerung, Kapolri Singgung Pepatah Tentang Teman dan Musuh
"Ada kecurigaan bahwa pengambilalihan lahan oleh negara bukan untuk konservasi murni, melainkan untuk dialihkan ke Agrinas sebagai lahan bisnis baru," imbuhnya.
Fenomena ini, menurutnya, adalah bukti ketidakadilan struktural yang sistematis dan menyakitkan bagi wong cilik.
'Pasar Gelap Keadilan': Tom Lembong dan Hasto Jadi Contoh
Kritik Rocky tidak berhenti di isu pertanahan. Ia secara gamblang menuding adanya "Black Market of Justice" atau "pasar gelap keadilan" yang berjalan dalam sistem peradilan di Indonesia.
Menurutnya, hukum kini telah menjadi alat tawar-menawar dan pemerasan politik.
Ia menunjuk kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai contoh konkret.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029