Suara.com - Fakta persidangan yang ditunggu-tunggu akhirnya terungkap. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa peran Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap Harun Masiku telah terbukti dengan jelas. Tak tanggung-tanggung, hakim menyebut Hasto adalah "penyedia dana" suap senilai Rp 400 juta untuk memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR.
Pernyataan telak dari hakim ini menjadi pukulan berat bagi kubu Hasto, sekaligus menguatkan dakwaan jaksa yang menuntutnya hukuman 7 tahun penjara.
“Menimbang bahwa pembagian peran dalam tindak pidana ini terbukti dengan jelas... Di dalam fakta persidangan, terbukti terdakwa Hasto Kristiyanto berperan sebagai penyedia dana 400 juta," kata Hakim Anggota saat membacakan pertimbangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Hakim tidak hanya menyebut Hasto sebagai penyedia dana, tetapi juga menggarisbawahi perannya yang sangat krusial dan tidak tergantikan dalam skema suap ini. Menurut hakim, Hasto memiliki akses langsung ke Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, berdasarkan hubungan kelembagaan antara Sekjen partai dan penyelenggara pemilu.
“Kontribusi terdakwa dalam skema penyuapan ini bersifat esensial dan tidak dapat digantikan oleh pelaku lain," tegas hakim.
Dalam putusannya, hakim juga membeberkan pembagian peran para pelaku lainnya:
- Hasto Kristiyanto: Penyedia dana Rp 400 juta.
- Harun Masiku: Penyedia dana tambahan dan penerima manfaat.
- Saeful Bahri & Donny Tri Istiqomah: Koordinator lapangan dan pelaksana operasional.
- Agustiani Tio Fridelina: Perantara penyerahan uang dan penghubung.
Suap dan Rintangi Penyidikan
Selain dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta untuk kasus suap, nasib Hasto semakin terpojok karena ia juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Jaksa dari KPK mengungkap serangkaian perintah Hasto yang dinilai bertujuan untuk menghilangkan jejak dan mengacaukan proses hukum, antara lain:
Baca Juga: 'Bebas!' Bergema di Sidang Vonis Hasto, Pengacara Ngeri Bernasib Sama Seperti Tom Lembong
- Perintahkan Tenggelamkan HP: Saat OTT KPK pada 8 Januari 2020, Hasto disebut memerintahkan seseorang untuk menelepon Harun Masiku agar "merendam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri."
- Arahkan Saksi: Sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024, Hasto diduga mengumpulkan beberapa saksi dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Hilangkan Bukti Lagi: Hasto juga dituding memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan penyidik.
Dengan dua dakwaan berat dan pernyataan hakim yang blak-blakan di persidangan, posisi Hasto Kristiyanto kini berada di ujung tanduk, menanti vonis akhir yang akan menentukan nasib politik dan kebebasannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi