Suara.com - Di manakah Rocky Gerung yang dulu? Pertanyaan ini menggema keras dari pengamat sosial dan politik, Guru Gembul, yang menyoroti perubahan drastis sikap sang filsuf terhadap kekuasaan.
Rocky, yang di era sebelumnya dikenal sebagai kritikus paling brutal bagi pemerintah, kini tampak adem ayem di tengah berkuasanya koalisi politik terbesar dalam sejarah reformasi.
Guru Gembul menggugat konsistensi nalar yang selama ini menjadi "senjata utama" Rocky Gerung. Ia mempertanyakan hilangnya prinsip dasar yang selalu digaungkan Rocky saat ia menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah di masa lalu.
Mengingat Kembali Prinsip Oposisi ala Rocky Gerung
Untuk memahami kekecewaan ini, Guru Gembul mengajak publik untuk mengingat kembali prinsip fundamental yang dipegang Rocky Gerung saat mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Rocky selalu menegaskan bahwa serangannya bukan ditujukan pada pribadi Jokowi.
"Ke mana Pak Rocky Gerung dulu yang berani kritik terhadap penguasa. Jadi kan prinsip Pak Rocky Gerung dulu itu itu adalah bahwa beliau itu tidak pernah mengkritik Jokowi secara pribadi," ujar Guru Gembul dikutip dari akun Youtube-nya.
Kritik tersebut, menurut klaim Rocky saat itu, adalah sebuah keharusan untuk menciptakan keseimbangan. Ia melihat sosok presiden sebagai pemegang kekuasaan yang sangat besar, sehingga membutuhkan penyeimbang dari luar.
"Dan yang diklaim oleh beliau (Rocky) adalah kritik itu diarahkan kepada Jokowi sebagai presiden, sebagai penguasa yang memiliki akses terhadap kekuatan militer, kekuatan propaganda, kekuatan politik, kekuatan media untuk bisa mengontrol masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," papar Guru Gembul.
Baca Juga: Guru Gembul Kecewa ke Rocky Gerung: Tajam ke Jokowi Tumpul ke Prabowo
Atas dasar itulah Rocky mengambil posisi berseberangan. "Dan karena itu menurut Pak Rocky Gerung butuh penyeimbang di sisi yang lain, maka beliau menempatkan dirinya itu sebagai oposisi pemerintah. Bukan oposisi Jokowi... Karena Presiden Indonesia itu memegang kekuatan yang sangat luar biasa, maka Pak Rocky ada di seberang jalannya untuk menjaga keseimbangan," jelasnya.
Logika yang Kini Terasa Hambar
Prinsip inilah yang kini digugat oleh Guru Gembul. Jika logika "menjaga keseimbangan kekuasaan" itu konsisten diterapkan, seharusnya Rocky Gerung menjadi lebih kritis saat ini, bukan sebaliknya.
Pasalnya, kekuatan politik yang dimiliki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jauh melampaui apa yang pernah dimiliki Jokowi.
Guru Gembul memaparkan perbandingan kekuatan politik yang sangat kontras. Di era Jokowi, Rocky begitu vokal meski kekuatan koalisi pemerintah di parlemen tidak dominan.
"Ketika Pak Rocky Gerung memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan yang katanya memiliki akses terhadap propaganda, terhadap kekuasaan dan sebagainya yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu hanya mengumpulkan koalisi itu sekitar 37 persen di DPR," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Guru Gembul Kecewa ke Rocky Gerung: Tajam ke Jokowi Tumpul ke Prabowo
-
Soal Ijazah Jokowi, Kaesang Menolak Ikut Ribut: Saya Baik-baik Saja dengan AHY
-
Roy Suryo Cs Tak Sadar Jadi Alat Jokowi? Pakar: Isu Ijazah Palsu Justru Menguntungkan Ayah Gibran
-
Lagi Makan, Anies Baswedan Ditodong Tretan Muslim: Lebih Enak Program MBG Prabowo?
-
Skakmat! Sesepuh UGM Patahkan Klaim Mulyono Teman Jokowi Soal Tak Ada Jurusan Kuliah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
Terkini
-
Pelantikan Februari, Satu Nama Kuat Calon Wamenkeu Sudah 'Sowan' ke Purbaya
-
Pesan Tegas Komisi III DPR: Keadilan di Atas Kepastian Hukum, Kasus Hogi Minaya Wajib Dihentikan
-
Sudah Temui Sudrajat Pedagang Es Jadul, Komandan Kodim: Masalah Selesai Secara Kekeluargaan
-
Akui Salah Terapkan Pasal di Kasus Hogi Hinaya, Kapolresta Sleman Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia
-
Buruh Jakarta Masih Ngotot Tolak Gaji Rp5,7 Juta, Pramono Anung: Urusan UMP Sudah Selesai!
-
KPK Periksa Seorang Pegawai BUMN dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Ada Demo di Depan Kantor Wapres Kebon Sirih, Massa Aksi: Ijazahmu Mana?
-
Satpol PP DKI Bakal Gelar Operasi Senyap Sasar Peredaran Tramadol di Jakarta
-
Berawal dari Teguran, Warga Cengkareng Justru Jadi Korban Keganasan Pencuri Kabel
-
Anggota Komisi III DPR 'Semprot' Kapolres Sleman: Kalau Saya Kapolda, Anda Sudah Saya Berhentikan