4. Jurus Kemenhub Kaji Ulang untuk Mereduksi Biaya Perjalanan
Menanggapi semua fakta ini, Kemenhub tidak tinggal diam. Mereka kini sedang mempersiapkan sebuah kajian komprehensif untuk menemukan cara menekan biaya perjalanan masyarakat, tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk aktivitas lainnya.
"Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya," kata Risal.
Langkah ini menjadi harapan baru bagi masyarakat agar ke depan ada kebijakan yang bisa membuat biaya mobilitas menjadi lebih rasional dan terjangkau.
5. Studi Kasus Jakarta Subsidi 'Gila-gilaan' Rp 5,16 Triliun
Untuk memberi gambaran betapa besarnya biaya untuk menjaga agar transportasi publik tetap terjangkau, kita bisa melihat contoh ekstrem dari DKI Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen dari total anggaran mereka habis hanya untuk subsidi.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syaripudin, mengungkapkan angka fantastis di baliknya.
"Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi," katanya.
"Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi LNG, KPK Tahan Dua Eks Direktur Pertamina
Sisa 30 persen anggarannya digunakan untuk belanja pegawai, modal, dan operasional lainnya. Angka ini menunjukkan betapa mahalnya upaya untuk menekan biaya transportasi di satu kota saja, dan menjadi tantangan besar untuk diterapkan di kota-kota lain.
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Korupsi LNG, KPK Tahan Dua Eks Direktur Pertamina
-
Blak-blakan dari Pemain Anyar Persija, Liga Indonesia Terkenal di Brasil
-
Pura-pura Jadi Pahlawan, Antar Korban Kecelakaan ke RS Pakai Motornya, Endingnya Malah Digasak
-
Duo Timnas Indonesia U-23 Merapat, Pelatih Persija Jakarta Semringah
-
Persija Jakarta Bisa Lampaui Persib di Super League 2025/2026? Eks MU Beri Tanggapan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka