Suara.com - Jelang perayaan HUT RI ke-80, fenomena viral pengibaran bendera One Piece tidak hanya memicu perdebatan di media sosial, tetapi juga memperlihatkan keretakan sikap yang tajam di antara para elite politik.
Dari anggapan 'ecek-ecek' hingga ancaman pidana, respons yang saling bertentangan ini membuka pertanyaan besar mengenai soliditas pemerintah dalam merespons isu kultural kontemporer.
Fenomena pengibaran bendera serial manga One Piece memantik reaksi beragam dari para pejabat tinggi negara.
Di satu sisi, politisi Partai Gerindra, Titiek Soeharto, memilih untuk meremehkan tren tersebut.
"Nggak lah, kita negara besar, hanya itu masalah ece-ecek lah, nggak usah ditanggapin," kata Titiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Titik menilai bahwa masih banyak harus dikerjakan oleh negara daripada hanya sekedar mengurusi masalah bendera One Piece.
"Masih banyak yang harus kita kerjakan, untuk pembangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau ada masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya maka dipersilakan.
"Ya disuarakan saja, biar pemerintah dengar. Makin banyak disuarakan, mungkin enggak sampai ke telinganya bapak presiden, yang kayak begini-begini ya, nah tolong disuarakan, biar beliau dengar juga," katanya.
Baca Juga: Jeritan Pedagang Bendera, Tolak Jual Bendera 'One Piece', Omzet Malah Terjun Bebas 50 Persen
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa pemerintah selama ini berusaha menertibkan yang tidak beres dari sisa pemerintahan sebelum-sebelumnya.
"Mungkin beliau, pemerintahan ini, berusaha untuk menertibkan apa-apa yang tidak beres di sebelum-sebelumnya. Jadi, makin banyak info yang masuk, tentunya yang bukan hoax-hoax ya, itu makin bagus saya rasa," sambungnya.
Namun, nada berbeda datang dari kolega partainya sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Informasi Intelijen
Sehari sebelumnya, Dasco mengindikasikan adanya ancaman serius di balik fenomena ini, merujuk pada informasi intelijen.
"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja