Suara.com - Transisi energi menuju sumber terbarukan menjadi jalan utama melawan krisis iklim. Namun, di balik citra “hijau” dan ramah lingkungan, muncul peringatan keras, energi terbarukan bukan tanpa dampak.
Di provinsi Jaén, Spanyol, empat proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kota kecil Lopera, bersama 20 proyek lain yang direncanakan, terancam memusnahkan lebih dari 100.000 pohon zaitun, sumber penghidupan utama warga sekaligus warisan ekologis kawasan.
“Hijau seharusnya berarti merawat dan melindungi lingkungan, bukan malah menghancurkannya,” kata Natalia Corbalán dari platform SOS Rural, salah satu organisasi yang menggugat proyek-proyek tersebut.
Mereka menilai istilah "energi hijau" digunakan terlalu bebas tanpa mempertimbangkan dampaknya di lapangan.
Kritik serupa juga ditujukan pada proyek angin lepas pantai, yang dinilai mengganggu habitat laut, mengancam jalur migrasi burung, dan bisa berbenturan dengan aktivitas nelayan tradisional.
Lebih jauh lagi, transisi energi ini bergantung pada penambangan besar-besaran, baik untuk panel surya, turbin angin, maupun baterai kendaraan listrik. Ironisnya, proses ekstraksi material seperti litium atau nikel justru menyebabkan degradasi lingkungan baru.
“Hijau” tapi merusak?
Para ahli lingkungan menegaskan bahwa energi terbarukan tetap penting untuk menekan emisi. Namun, perencanaannya harus jauh lebih matang. Tanpa itu, yang terjadi justru penolakan sosial, konflik lahan, dan rusaknya lanskap serta ekonomi lokal.
Daniel Jato Espino, peneliti Universitas Internasional Valencia, memperingatkan bahwa “perlombaan membabi buta mengejar megawatt” justru bisa menciptakan resistensi dari masyarakat.
Baca Juga: Pangan Biru Jadi Solusi Iklim dan Pelestarian Kuliner Nusantara
Solusinya, lokasi yang tepat dan minim dampak. Menurut WWF, hanya dibutuhkan kurang dari 2% wilayah Spanyol untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional, asal dirancang dengan benar dan partisipatif.
Transisi energi harus adil, bukan brutal
Kisah di Spanyol membuka mata bahwa energi terbarukan pun bisa menimbulkan kerusakan, jika tidak disertai dengan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat lokal.
Transisi energi yang benar, kata para pakar, bukan sekadar soal kecepatan, tapi soal keadilan dan keberlanjutan jangka panjang.
Ingin versi yang lebih singkat untuk media sosial, atau angle yang lebih mendalam untuk edukasi publik? Saya bisa bantu juga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO