Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tidak akan memengaruhi kelanjutan program dana kemitraan karbon yang didukung oleh Bank Dunia dan Green Climate Fund (GCF).
"Pembiayaan dari Green Climate Fund (GCF) harus tetap jalan, karena ini adalah kredibilitas negara kita," kata Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, saat mengikuti Rapat Koordinasi Karhutla di Jambi, Rabu (31/7).
Menurut Hanif, GCF telah melakukan proses verifikasi secara mendalam terhadap kesiapan Provinsi Jambi dalam menjalankan program karbon tersebut. Ia menegaskan bahwa insiden karhutla yang terjadi saat ini tidak berkaitan langsung dengan program tersebut.
“GCF sudah menghitung data sebelum tahun 2020, dan berdasarkan capaian itu Indonesia mendapat kompensasi berupa dana karbon,” jelas Hanif. Dana tersebut kemudian dibagi ke provinsi yang berkontribusi menurunkan emisi, termasuk Jambi.
Apa itu dana karbon dan mengapa penting?
Dana karbon adalah insentif berbasis kinerja yang diberikan kepada negara-negara yang berhasil menurunkan emisi karbon, khususnya melalui perlindungan hutan. Dalam konteks ini, program Bank Dunia dan GCF bertujuan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Jambi menjadi salah satu provinsi penerima manfaat program ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyebutkan bahwa wilayahnya diproyeksikan menerima sekitar USD 70 juta atau setara Rp1,1 triliun dari Bank Dunia.
"Program ini tidak hanya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," ujar Sudirman. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mengapa Jambi?
Baca Juga: Dikepung 20 Ribu Titik Api, WALHI Tunjuk Hidung Ratusan Korporasi: Negara Tunduk Pada Pembakar Hutan
Jambi dipilih karena memiliki kawasan hutan yang luas dan berperan penting dalam menjaga ekosistem Sumatera. Hutan-hutan ini juga memiliki nilai ukur tinggi dalam penghitungan penurunan emisi karbon yang diakui oleh lembaga internasional.
KLHK berharap program ini terus berjalan tanpa gangguan, karena menyangkut posisi Indonesia dalam upaya global melawan krisis iklim.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun