Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tidak akan memengaruhi kelanjutan program dana kemitraan karbon yang didukung oleh Bank Dunia dan Green Climate Fund (GCF).
"Pembiayaan dari Green Climate Fund (GCF) harus tetap jalan, karena ini adalah kredibilitas negara kita," kata Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, saat mengikuti Rapat Koordinasi Karhutla di Jambi, Rabu (31/7).
Menurut Hanif, GCF telah melakukan proses verifikasi secara mendalam terhadap kesiapan Provinsi Jambi dalam menjalankan program karbon tersebut. Ia menegaskan bahwa insiden karhutla yang terjadi saat ini tidak berkaitan langsung dengan program tersebut.
“GCF sudah menghitung data sebelum tahun 2020, dan berdasarkan capaian itu Indonesia mendapat kompensasi berupa dana karbon,” jelas Hanif. Dana tersebut kemudian dibagi ke provinsi yang berkontribusi menurunkan emisi, termasuk Jambi.
Apa itu dana karbon dan mengapa penting?
Dana karbon adalah insentif berbasis kinerja yang diberikan kepada negara-negara yang berhasil menurunkan emisi karbon, khususnya melalui perlindungan hutan. Dalam konteks ini, program Bank Dunia dan GCF bertujuan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Jambi menjadi salah satu provinsi penerima manfaat program ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyebutkan bahwa wilayahnya diproyeksikan menerima sekitar USD 70 juta atau setara Rp1,1 triliun dari Bank Dunia.
"Program ini tidak hanya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," ujar Sudirman. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mengapa Jambi?
Baca Juga: Dikepung 20 Ribu Titik Api, WALHI Tunjuk Hidung Ratusan Korporasi: Negara Tunduk Pada Pembakar Hutan
Jambi dipilih karena memiliki kawasan hutan yang luas dan berperan penting dalam menjaga ekosistem Sumatera. Hutan-hutan ini juga memiliki nilai ukur tinggi dalam penghitungan penurunan emisi karbon yang diakui oleh lembaga internasional.
KLHK berharap program ini terus berjalan tanpa gangguan, karena menyangkut posisi Indonesia dalam upaya global melawan krisis iklim.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender