Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tidak akan memengaruhi kelanjutan program dana kemitraan karbon yang didukung oleh Bank Dunia dan Green Climate Fund (GCF).
"Pembiayaan dari Green Climate Fund (GCF) harus tetap jalan, karena ini adalah kredibilitas negara kita," kata Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, saat mengikuti Rapat Koordinasi Karhutla di Jambi, Rabu (31/7).
Menurut Hanif, GCF telah melakukan proses verifikasi secara mendalam terhadap kesiapan Provinsi Jambi dalam menjalankan program karbon tersebut. Ia menegaskan bahwa insiden karhutla yang terjadi saat ini tidak berkaitan langsung dengan program tersebut.
“GCF sudah menghitung data sebelum tahun 2020, dan berdasarkan capaian itu Indonesia mendapat kompensasi berupa dana karbon,” jelas Hanif. Dana tersebut kemudian dibagi ke provinsi yang berkontribusi menurunkan emisi, termasuk Jambi.
Apa itu dana karbon dan mengapa penting?
Dana karbon adalah insentif berbasis kinerja yang diberikan kepada negara-negara yang berhasil menurunkan emisi karbon, khususnya melalui perlindungan hutan. Dalam konteks ini, program Bank Dunia dan GCF bertujuan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Jambi menjadi salah satu provinsi penerima manfaat program ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyebutkan bahwa wilayahnya diproyeksikan menerima sekitar USD 70 juta atau setara Rp1,1 triliun dari Bank Dunia.
"Program ini tidak hanya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," ujar Sudirman. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mengapa Jambi?
Baca Juga: Dikepung 20 Ribu Titik Api, WALHI Tunjuk Hidung Ratusan Korporasi: Negara Tunduk Pada Pembakar Hutan
Jambi dipilih karena memiliki kawasan hutan yang luas dan berperan penting dalam menjaga ekosistem Sumatera. Hutan-hutan ini juga memiliki nilai ukur tinggi dalam penghitungan penurunan emisi karbon yang diakui oleh lembaga internasional.
KLHK berharap program ini terus berjalan tanpa gangguan, karena menyangkut posisi Indonesia dalam upaya global melawan krisis iklim.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya