“Di saat Pemerintah sibuk bikin duit ngendap, rakyat bergerak menjalankan ekonomi,” imbuh akun @alter***
“Yang katanya mecah belah bangsa malah ngasih dampak nyata buat UMKM,” kata akun @vvic***
Tanggapan Pejabat Negara Terkait Pengibaran Bendera One Piece
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, baru-baru ini memberikan pernyataannya soal pengibaran bendera One Piece yang ramai dilakukan masyarakat.
Dasco menyatakan bahwa pada dasarnya tak ada yang salah dalam menggunakan kreativitas penggunaan bendera tersebut.
Akan tetapi ia mengingatkan agar fenomena tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Ia mengaku memang sudah mendapatkan informasi intelijen jika ada gerakan untuk memecah belah bangsa.
"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Selain Wakil Ketua DPR, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga memberikan pernyataannya terkait fenomena tersebut.
Baca Juga: Geger Bendera One Piece: Pemerintah Lebay? Gus Dur Dulu Santai Soal Bintang Kejora!
Menurutnya, aktivitas pengibaran bendera One Piece bisa dianggap melanggar hukum, bahkan berpotensi makar.
Adanya upaya pelarangan mengibarkan bendera One Piece, menurut Pigai adalah demi menjaga kesatuan bangsa menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 pada 17 Agustus mendatang.
“Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (3/8/2025).
Kontributor : Rizka Utami
Berita Terkait
-
Sabrang MDP soal Abolisi Tom Lembong: Jangan Kaget, Ada 'Koby' One Piece di Pemerintahan!
-
Geger Bendera Bajak Laut 'One Piece', Idrus Marham: Jangan Campur Hiburan dengan Sakralitas Negara
-
Bukan Pemberontakan, Sabrang MDP Kuliti Makna Bendera One Piece: 'Peringatan Dini' untuk Negara
-
Wamenaker Sindir Pejabat Soal Bendera One Piece: Mereka Kecewa Caramu Bekerja, Bukan Benci Indonesia
-
Pin One Piece Dulu Dipakai Gibran Kini Dianggap Ancaman Negara, Kunto Aji: Dikira Antek Fufufafa?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!