“Di saat Pemerintah sibuk bikin duit ngendap, rakyat bergerak menjalankan ekonomi,” imbuh akun @alter***
“Yang katanya mecah belah bangsa malah ngasih dampak nyata buat UMKM,” kata akun @vvic***
Tanggapan Pejabat Negara Terkait Pengibaran Bendera One Piece
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, baru-baru ini memberikan pernyataannya soal pengibaran bendera One Piece yang ramai dilakukan masyarakat.
Dasco menyatakan bahwa pada dasarnya tak ada yang salah dalam menggunakan kreativitas penggunaan bendera tersebut.
Akan tetapi ia mengingatkan agar fenomena tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Ia mengaku memang sudah mendapatkan informasi intelijen jika ada gerakan untuk memecah belah bangsa.
"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Selain Wakil Ketua DPR, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga memberikan pernyataannya terkait fenomena tersebut.
Baca Juga: Geger Bendera One Piece: Pemerintah Lebay? Gus Dur Dulu Santai Soal Bintang Kejora!
Menurutnya, aktivitas pengibaran bendera One Piece bisa dianggap melanggar hukum, bahkan berpotensi makar.
Adanya upaya pelarangan mengibarkan bendera One Piece, menurut Pigai adalah demi menjaga kesatuan bangsa menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 pada 17 Agustus mendatang.
“Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (3/8/2025).
Kontributor : Rizka Utami
Berita Terkait
-
Sabrang MDP soal Abolisi Tom Lembong: Jangan Kaget, Ada 'Koby' One Piece di Pemerintahan!
-
Geger Bendera Bajak Laut 'One Piece', Idrus Marham: Jangan Campur Hiburan dengan Sakralitas Negara
-
Bukan Pemberontakan, Sabrang MDP Kuliti Makna Bendera One Piece: 'Peringatan Dini' untuk Negara
-
Wamenaker Sindir Pejabat Soal Bendera One Piece: Mereka Kecewa Caramu Bekerja, Bukan Benci Indonesia
-
Pin One Piece Dulu Dipakai Gibran Kini Dianggap Ancaman Negara, Kunto Aji: Dikira Antek Fufufafa?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO