Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Dedi Prasetyo menjadi Wakapolri. Ia menggantikan posisi Komjen Ahmad Dofiri yang telah pensiun.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Anwar. Sebelum ini, Komjen Dedi Prasetyo menjabat sebagai Irwasum Polri.
Posisi Irwasum Polri selanjutnya dipercayakan kepada Komjen Pol Wahyu Widada, sebelumnya menjabat Kabareskrim.
Kapolri juga melakukan mutasi terhadap jabatan Kabareskrim Polri yang dipercayakan kepada Komjen Pol Syahardiantono, sebelumnya sebagai Kaba Intelkam.
Komjen Pol Fadil Mohammad Imran sebelumnya Kabaharkam Polri dimutasi sebagai Astamaops Kapolri.
Irjen Pol Asep Edi Suheri dipercayakan sebagai Kapolda Metro Jaya, sebelumnya menjabat Wakabareskrim Polri.
Selain itu, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan meninggalkan jabatan sebagai Kapolrestabes Medan. Kombes Gidion Arif Setyawan dipercaya sebagai Waka Polda Sulawesi Utara.
Namun, dalam ST tersebut belum diketahui pengganti Kombes Pol Gidion Arif Setyawan sebagai Kapolrestabes Medan.
Rekam Jejak Komjen Dedi Prasetyo
Komjen Pol Dedi Prasetyo adalah Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sejak 5 Agustus 2025.
Ia lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 26 Juli 1968. Dedi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990 dan memiliki karier panjang di kepolisian dengan pengalaman di bidang reserse dan berbagai jabatan strategis.
Sebelum diangkat menjadi Wakapolri, Dedi Prasetyo menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri sejak November 2024.
Ia juga pernah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah, Karopenmas Divisi Humas Polri, dan Kadiv Humas Polri.
Selain karier operasional, Dedi dikenal sebagai jenderal bergelar profesor dan pemegang rekor MURI sebagai jenderal dengan jumlah buku terbanyak yang pernah ditulis.
Penunjukan Dedi sebagai Wakapolri dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggantikan Komjen Ahmad Dofiri yang pensiun, sebagai bagian dari rotasi dan promosi besar-besaran di tubuh Polri pada tahun 2025.
Berita Terkait
-
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik
-
Eks Wakapolri Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi Cacat Hukum
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Ahli: Laporan Keterangan Palsu di Sidang Hanya Bisa Lewat Hakim
-
Pengusaha Keluhkan Ormas Minta THR, Polri Turun Tangan Cari Bukti
-
Polri Petakan Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 dalam 2 Gelombang, Ini Detailnya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT