Suara.com - Di balik amarah dan aksi walk out Susi Pudjiastuti, ada sebuah rencana kebijakan yang dinilai bisa menjadi bom waktu ekologis bagi Pangandaran.
Ini bukan sekadar perdebatan biasa; ini adalah pertarungan visi antara pariwisata berkelanjutan melawan industri perikanan skala besar yang disebut mantan menteri ini sebagai "izin gila".
Lantas, apa sebenarnya rencana keramba jaring apung (KJA) ini, dan mengapa ia mampu memicu ledakan emosi seorang Susi Pudjiastuti?
Apa Sebenarnya Rencana KJA di Pangandaran?
Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang dibahas, pemerintah berencana membuka "kavling" laut seluas 1.000 hektare untuk budidaya ikan melalui KJA.
Izin ini akan diberikan kepada investor untuk mengembangkan industri perikanan di lepas pantai Pangandaran.
Di atas kertas, ini adalah proyek untuk meningkatkan produksi perikanan. Namun di mata Susi, ini adalah resep bencana.
Kemarahan Susi bukan tanpa dasar.
Ia melihat setidaknya ada tiga dampak destruktif yang akan lahir dari kebijakan ini, mengubah "surga" pariwisata menjadi "neraka" ekologis.
Baca Juga: 'Nenek Moyangmu Punya Laut?' Susi Pudjiastuti Walk Out Rapat Tolak Pangandaran Dikapling
Dampaknya dari limbah dari ribuan ton pakan ikan akan menumpuk di dasar laut, menciptakan zona mati (dead zone), meracuni terumbu karang, dan menyebabkan ledakan alga yang membuat air keruh dan berbau.
Selain itu, visi Pangandaran sebagai destinasi surfing, selam, dan wisata bahari kelas dunia akan hancur.
Lalu siapa yang mau berenang di pantai yang kotor dan bau?
Ini akan mematikan hotel, restoran, dan seluruh ekosistem pariwisata yang menghidupi puluhan ribu warga.
Susi juga menilai kebijakan tersebut akan menjadi ancaman bagi nelayan kecil.
Pemberian izin skala besar kepada korporasi berpotensi meminggirkan dan membatasi ruang gerak nelayan tradisional yang telah hidup dari laut Pangandaran selama bergenerasi.
Berita Terkait
-
'Nenek Moyangmu Punya Laut?' Susi Pudjiastuti Walk Out Rapat Tolak Pangandaran Dikapling
-
Gus Yaqut Diperiksa KPK: Hanya Bawa 'Senjata' SK Menteri, Ada Apa dengan Kuota Haji?
-
5 Fakta Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK, Eks Menag Tersandung Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024!
-
Hanya Bawa SK Menteri: Gus Yaqut Bungkam Soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
-
Unggahan Perdana Tom Lembong Usai Bebas, Ungkap Sebuah Permintaan
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat