Suara.com - PDI Perjuangan mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang bermain curang setelah digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua pada Rabu (6/8/2025). Kecurigaan itu mencuat setelah beredar kabar jika upaya pengubahan hasil perolehan suara dengan cara mengintimidasi panitia penyelengara Pilkada ulang Papua.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy.
“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” bebernya dikutip pada Jumat (8/8/2025).
Diketahui, Pilkada Papua diikuti oleh dua kontestan, yakni pasangan nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma dan paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Ronny pun mengungkap kabar jika ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur mengalami indimidasi diduga dari aparat kepolisian pada Kamis (7/8/2025) malam. Selain itu, Ronny turut membeberkan sebelumnya upaya intimidasi juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” bebernya.
Maka dari itu, PDIP mendesak agar Badan pengawas pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk menyelidiki dugaan praktik kecurangan terkait kontestasi Pilkada Papua itu.
“Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” imbuhnya.
Untuk diketahui, palson Benhur Tomi Mano–Constant disebut mengantongi 50,85 persen suara dari hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei Poltracking Indonesia dengan data 100 persen masuk. Paslon yang diusung PDIP itu unggul sementara dari viralnya, Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen yang hanya memperoleh 49,15 persen.
Baca Juga: Rismon Bongkar Pengakuan di Balik Layar Eks Rektor UGM: Cabut Ucapan karena Diteror Relawan Jokowi?
Hasil quick count PSU Pilkada Papua menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Rismon Bongkar Pengakuan di Balik Layar Eks Rektor UGM: Cabut Ucapan karena Diteror Relawan Jokowi?
-
Murka Difitnah Jokowi, Rismon Sianipar Tantang Kapolri: Tangkap Saya jika Terbukti Ada Bohir!
-
'Dicomot' usai Ikut Rakernas NasDem di Makassar, Detik-detik KPK OTT Bupati Koltim Abdul Azis
-
Tak Percaya Punya Ijazah Asli, Profesor Ryaas Rasyid: Jokowi Pembohong, Dia Takut Ketauan!
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Biodiesel B50 Segera Diterapkan, Pakar Ungkap Efeknya di Mobil Tua
-
4 Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Banding, Amnesty Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi ITDC di Proyek Mandalika
-
Kasus Ijazah Jokowi: Mengapa Roy Suryo dan dr Tifa Tak Pilih Damai?
-
DPRD DKI Fokuskan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Publik
-
Antrean 1.000 Pencari Kerja di Malaysia Jadi Alarm, Indonesia Terancam Hadapi Situasi Serupa!
-
Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi
-
Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
-
Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan