Soal Evakuasi Kemanusiaan Warga Palestina, Legislator PDIP: Hati-hati Jebakan Israel!

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyatakan bahwa rencana evakuasi 2.000 warga Palestina ke Indonesia, yang disebut-sebut akan difasilitasi melalui Pulau Galang, Kepulauan Riau, saat ini masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan awal.

Menurutnya, realisasi langkah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan penting yang belum tentu dapat dipenuhi dalam waktu dekat.

“Menurut hemat saya, ini masih tahap awal. Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (9/8/2025).

Empat poin utama yang disoroti TB Hasanuddin antara lain:

1. Persetujuan dari Warga Palestina Sendiri

Menurut TB Hasanuddin, perlu dikaji terlebih dahulu apakah warga Palestina bersedia untuk dievakuasi ke Indonesia, khususnya dalam konteks pengobatan dan perlindungan sementara.

“Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga yang lebih dekat,” katanya.

2. Sikap dan Otoritas Palestina

Hingga saat ini, belum ada sinyal resmi dari otoritas Palestina terkait evakuasi warganya keluar dari wilayah konflik. Bahkan, kata dia, terdapat perbedaan pendapat di internal otoritas Palestina, termasuk dari kelompok Hamas.

Baca Juga: Eks Tentara Israel (IDF) Jalankan Bisnis Properti di Bali, Kok Bisa Lolos Imigrasi?

“Tidak bisa ada evakuasi tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang,” tegasnya.

3. Akses dari Pihak Israel

Wilayah Gaza saat ini masih berada dalam situasi konflik dan blokade militer Israel. Proses evakuasi dipastikan akan tergantung pada izin akses dari Israel, yang kemungkinan hanya akan diberikan bila warga Palestina tidak dikembalikan lagi ke Gaza.

“Israel dan sekutunya punya kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah sengketa. Ini harus dicermati agar kita tidak terjebak pada skenario seperti itu,” jelas TB Hasanuddin.

4. Koordinasi dengan Negara-Negara Sekitar

Politisi PDIP ini juga menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara kawasan seperti Mesir dan Yordania, yang selama ini turut berperan dalam isu Palestina. “Mereka punya kepentingan dan posisi strategis, jadi Indonesia tak bisa bertindak sepihak,” tambahnya.