Suara.com - Kabar 2 Warga Negara Israel yang diduga merupakan mantan tentara Israel (IDF) menjalankan bisnis vila mewah di Bali memicu reaksi keras.
Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menangkap keduanya, bukan sekadar mendeportasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas isu kejahatan kemanusiaan di Gaza.
Ketua Dewan Pembina MER-C, Sarbini Abdul Murad, menyerukan tindakan hukum yang serius apabila informasi mengenai operasional bisnis oleh 2 terduga eks tentara IDF di Bali terbukti benar.
Menurutnya, isu ini harus ditangani dengan pendekatan hukum pidana, bukan sekadar pelanggaran imigrasi.
"Apa bila benar ada anggota IDF mengelola villa langsung, pemerintah harus menahannya, bukan diekstradisi," kata Sarbini saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/8/2025).
Sarbini secara eksplisit mengaitkan desakan penangkapan ini dengan konflik yang terjadi di Palestina.
Ia menilai bahwa latar belakang individu yang diduga sebagai mantan anggota militer Israel tidak bisa dipisahkan dari tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Saya harap pemerintah tegas menghukum atas pelanggaran HAM dan melakukan genosida di Gaza, Palestina," tegas Sarbini.
Informasi Lama yang Tak Ditindaklanjuti
Baca Juga: Eks Tentara Israel (IDF) Jalankan Bisnis Properti di Bali, Kok Bisa Lolos Imigrasi?
Lebih lanjut, Sarbini mengungkapkan bahwa informasi mengenai keberadaan dan aktivitas bisnis warga Israel di Indonesia ini sebenarnya bukanlah hal baru.
Ia menyayangkan tidak adanya tindak lanjut yang serius dari pemerintah untuk memverifikasi dan menangani isu sensitif tersebut.
"Sebenarnya sudah agak lama informasi ini beredar, tapi tak di-follow up oleh pemerintah," ungkapnya.
Desakan keras dari MER-C ini merefleksikan posisi politik luar negeri Indonesia yang secara historis tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kehadiran warga negara Israel, apalagi yang memiliki latar belakang militer dan terlibat dalam aktivitas bisnis di wilayah Indonesia, selalu menjadi isu yang sangat sensitif dan berpotensi memicu kontroversi publik yang luas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun