Suara.com - Kabar 2 Warga Negara Israel yang diduga merupakan mantan tentara Israel (IDF) menjalankan bisnis vila mewah di Bali memicu reaksi keras.
Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menangkap keduanya, bukan sekadar mendeportasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas isu kejahatan kemanusiaan di Gaza.
Ketua Dewan Pembina MER-C, Sarbini Abdul Murad, menyerukan tindakan hukum yang serius apabila informasi mengenai operasional bisnis oleh 2 terduga eks tentara IDF di Bali terbukti benar.
Menurutnya, isu ini harus ditangani dengan pendekatan hukum pidana, bukan sekadar pelanggaran imigrasi.
"Apa bila benar ada anggota IDF mengelola villa langsung, pemerintah harus menahannya, bukan diekstradisi," kata Sarbini saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/8/2025).
Sarbini secara eksplisit mengaitkan desakan penangkapan ini dengan konflik yang terjadi di Palestina.
Ia menilai bahwa latar belakang individu yang diduga sebagai mantan anggota militer Israel tidak bisa dipisahkan dari tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Saya harap pemerintah tegas menghukum atas pelanggaran HAM dan melakukan genosida di Gaza, Palestina," tegas Sarbini.
Informasi Lama yang Tak Ditindaklanjuti
Baca Juga: Eks Tentara Israel (IDF) Jalankan Bisnis Properti di Bali, Kok Bisa Lolos Imigrasi?
Lebih lanjut, Sarbini mengungkapkan bahwa informasi mengenai keberadaan dan aktivitas bisnis warga Israel di Indonesia ini sebenarnya bukanlah hal baru.
Ia menyayangkan tidak adanya tindak lanjut yang serius dari pemerintah untuk memverifikasi dan menangani isu sensitif tersebut.
"Sebenarnya sudah agak lama informasi ini beredar, tapi tak di-follow up oleh pemerintah," ungkapnya.
Desakan keras dari MER-C ini merefleksikan posisi politik luar negeri Indonesia yang secara historis tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kehadiran warga negara Israel, apalagi yang memiliki latar belakang militer dan terlibat dalam aktivitas bisnis di wilayah Indonesia, selalu menjadi isu yang sangat sensitif dan berpotensi memicu kontroversi publik yang luas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi