Suara.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menambah kekuatan pertahanan teritorial negara dengan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Peresmian ini menjadi salah satu agenda utama dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, pada Minggu (10/8/2025).
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pembentukan satuan-satuan baru ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer," ujar Prabowo.
Peresmian enam Kodam ini merupakan bagian dari rencana besar penambahan kekuatan TNI AD untuk menciptakan perimbangan kekuatan di setiap provinsi.
Daftar 6 Kodam Baru yang Diresmikan
Keenam Kodam baru ini akan membawahi sejumlah wilayah strategis di Indonesia, mulai dari ujung barat hingga timur. Berikut adalah daftar lengkap Kodam baru yang diresmikan:
Kodam XIX/Tuanku Tambusai
Meliputi wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol
Meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.
Kodam XXI/Radin Inten
Meliputi wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu.
Baca Juga: Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Orang Dekat Prabowo yang Resmi Jabat Wakil Panglima TNI
Kodam XXII/Tambun Bungai
Meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kodam XXIII/Palaka Wira
Meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Kodam XXIV/Mandala Trikora
Berpusat di Merauke, untuk meliputi wilayah Provinsi Papua Selatan.
Selain meresmikan Kodam, dalam acara yang sama Presiden Prabowo juga meresmikan 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta puluhan satuan tempur dan teritorial lainnya.
Presiden juga melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, sebuah jabatan yang kembali diaktifkan setelah 25 tahun kosong.
Berita Terkait
-
Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Orang Dekat Prabowo yang Resmi Jabat Wakil Panglima TNI
-
Sah! Prabowo Lantik Jenderal Tandyo Budi Jadi Wakil Panglima TNI
-
Ketika Prabowo Dikritik Senior Baret Merah: Kalau Jumlahnya Terlalu Besar bukan Pasukan Khusus Lagi
-
Polemik Wakil Panglima TNI Era Gus Dur, Elit TNI Menolak Jenderal Pilihan Presiden
-
Sejarah Kohanudnas: Bubar Era Jokowi, Muncul Kembali Masa Presiden Prabowo
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden