Suara.com - Sebuah data mengejutkan menempatkan Kabupaten Bogor pada posisi puncak yang memalukan. Wilayah ini meraih predikat pertama dan tertinggi se-Indonesia dalam kriteria penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk aktivitas judi online (judol).
Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok oleh warga miskin, justru ludes di meja judi virtual.
Data gabungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melukiskan gambaran suram, sebanyak 5.497 orang penerima bansos di Kabupaten Bogor teridentifikasi bermain judi online, dengan total nilai transaksi mencapai angka fantastis Rp 22 miliar.
Fakta ini sontak memicu reaksi keras dan menjadi tamparan bagi sistem penyaluran bantuan sosial yang selama ini berjalan.
Kabar ini membuat Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKB, Achmad Yaudin Sogir, mengaku miris. Ia mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti data akurat yang telah disajikan oleh pemerintah pusat.
Baginya, tidak ada ruang kompromi bagi penerima bansos yang terbukti menyelewengkan bantuan.
“Kalau memang ada bukti faktual, langsung dihapus. Tidak pandang bulu, siapapun orangnya,” tegas Yaudin saat dihubungi pada Minggu (10/8/2025).
Yaudin meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor untuk segera melakukan dua langkah krusial:
Pemadanan Data: Melakukan verifikasi ulang dan mencocokkan data penerima bansos dengan data dari PPATK.
Baca Juga: Borok Hotel Puncak Terbongkar: Di Balik Fasilitas Mewah, Tak Punya IPAL Hingga Izin Usaha Bodong
Pembersihan Data: Menghapus nama-nama yang terbukti bermain judi online dan sekaligus mengeluarkan penerima yang ekonominya sudah membaik atau tidak lagi masuk kategori miskin.
"Minta nanti diprint nama-nama tersebut kalau memang sudah ada bukti dari PPATK. Semua harus dievaluasi, termasuk yang dulu miskin tapi sekarang hidupnya sudah layak,” ujarnya.
Lebih dari sekadar angka, temuan ini membuka kembali luka lama terkait akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Yaudin menyoroti bahwa di tengah miliaran rupiah yang ludes untuk judi, masih banyak warga miskin di pelosok Kabupaten Bogor yang justru tidak tersentuh bantuan sama sekali.
Kondisi ini menciptakan ironi yang menyakitkan, mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah terpaksa gigit jari, sementara mereka yang beruntung mendapatkan bantuan malah menghabiskannya untuk aktivitas ilegal yang memiskinkan.
"Masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan sampai mereka yang berhak malah tidak kebagian karena sistem yang tidak tepat sasaran,” tutup Yaudin.
Tag
Berita Terkait
-
Borok Hotel Puncak Terbongkar: Di Balik Fasilitas Mewah, Tak Punya IPAL Hingga Izin Usaha Bodong
-
Penyebab 4 Hotel Bintang di Puncak Bogor Disegel
-
Syarat Mendapatkan Bansos PKH BNPT 2025, Cek Juga Jadwal dan Nominalnya!
-
Cara Mengecek Bansos PKH BNPT 2025, Apakah Sudah Cair?
-
Cek Bansos PKH BPNT 2025, Kapan Cair? Ini Jadwalnya
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
Terkini
-
Dipolisikan Buntut Ucapan Soeharto Pembunuh Rakyat, Ribka PDIP Tak Gentar: Dihadapi Saja
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Prabowo Terima Kunjungan Mantan PM Australia di Hotel Tempat Menginap, Ini yang Dibahas
-
Angka Perkawinan Anak Turun Jadi 5,9 Persen, KemenPPPA Waspadai Perubahan ke Nikah Siri
-
Jadi Lingkaran Setan Kekerasan, Kenapa Pelanggaran HAM di Indonesia Selalu Terulang?
-
Tindak Setegas-tegasnya! Geram Gubernur Pramono Soal 3 Karyawan Transjakarta Dilecehkan
-
Panas di Senayan: Usulan BPIP Jadi Kementerian Ditolak Keras PDIP, Apa Masalahnya?
-
Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan Kepada Perempuan
-
Ribka Dilaporkan ke Bareskrim soal Ucapan Soeharto Pembunuh, Pelapor Ada Hubungan dengan Cendana?
-
Fakta Kelam Demo Agustus: 3.337 Orang Ditangkap dan Ada yang Tewas, Rekor Baru Era Reformasi?