"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," ucap Puan. Ini adalah garis demarkasi yang jelas untuk membedakan posisi mereka dengan partai-partai lain yang berada di dalam koalisi pemerintahan.
5. Landasan Politik: Amanat Kongres dan Sistem Presidensial
Sikap PDIP ini bukan keputusan mendadak. Ini adalah amanat dari Kongres ke-6 PDIP di Bali, di mana Megawati pertama kali menggariskan peran partai. Selain itu, Puan juga memberikan "kuliah singkat" tentang sistem politik Indonesia.
"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," katanya. Menurutnya, yang ada hanyalah posisi "di dalam" atau "di luar" pemerintahan. PDIP memilih yang kedua, dengan peran aktif sebagai penyeimbang, bukan sebagai musuh. [Antara].
Tag
Berita Terkait
-
Puan Maharani: PDIP di Luar Pemerintah, Siap Bersuara Lantang Jika Kebijakan Prabowo Tak Pro-Rakyat
-
CEK FAKTA: Klaim Gibran Sebut Janji 19 Juta Lapangan Kerja Dipelintir Media, Benarkah?
-
Prabowo Instruksikan Pangkas Birokrasi: Dana Desa dan Makan Gratis Jadi Prioritas
-
Bongkar 5 Fakta di Balik Momen Viral Gibran 'Cuekin' Bahlil
-
Gibran Tunjukkan Kedekatan Dengan AHY di Video TikTok, Warganet : Hati-hati Mas Wapres
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh
-
Terkuak! Siswa SMAN 72 Jakarta Siapkan 7 Peledak, Termasuk Bom Sumbu Berwadah Kaleng Coca-Cola
-
Drama 6 Jam KPK di Ponorogo: Tiga Koper Misterius Diangkut dari Ruang Kerja Bupati Sugiri Sancoko
-
Bukan Terorisme Jaringan, Bom SMAN 72 Ternyata Aksi 'Memetic Violence' Terinspirasi Dunia Maya
-
Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap
-
Babak Baru Horor Nuklir Cikande: 40 Saksi Diperiksa, Jejak DNA Diburu di Lapak Barang Bekas
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta