Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik masih mendalami kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub yang menyeret Sudewo sebagai tersangka.
Seorang individu berinisial SDW diduga menerima aliran dana berupa commitment fee dari proyek pembangunan jalur kereta api tersebut, yang nilainya diduga mencapai miliaran rupiah.
Pernyataan itu juga memuat informasi terbaru mengenai penahanan tersangka lain, RS atau Risna Sutriyanto, seorang ASN Kemenhub yang diduga terlibat dalam transaksi yang sama.
KPK sebelumnya telah menyita uang senilai Rp3 miliar dari Sudewo terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Kasus ini terungkap dalam persidangan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023.
Pada persidangan yang dimaksud, Sudewo hadir sebagai saksi.
Jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing yang disita dari rumahnya.
Sudewo mengklaim bahwa uang yang disita merupakan gaji yang diperolehnya sebagai anggota DPR dan hasil usaha pribadi.
Baca Juga: 7 Momen Saat Ruang Sidang DPRD Pati Jatuh ke Tangan Rakyat, Kursi Ketua Jadi Sandera?
Hingga kini, Sudewo belum memberikan pernyataan lebih lanjut terkait kasus dugaan korupsi tersebut.
Budi menegaskan bahwa penyidik KPK akan mendalami fakta persidangan, dan pengembalian uang tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seseorang jika terbukti bersalah.
Warganet pun mempertanyakan kenapa kasus dugaan korupsi Sudewo baru diungkap KPK saat ini, sehingga muncul spekulasi soal keterlambatan pengungkapan.
Kecurigaan warganet bukan tanpa alasan, karena saat ini Sudewo sedang menghadapi demonstrasi dari masyarakat Pati agar mundur dari jabatannya.
"Kenapa baru diberitakan sekarang, seakan-akan KPK-nya pro rakyat. Takutnya ini kasus pesenan, dari pada malu mundurin diri," komentar salah satu warganet di media sosial.
"Apakah selemah itu KPK karena Bupati Pati lagi didemo baru bersuara diduga korup," cibir warganet lainnya, yang menilai pengungkapan kasus terlalu lambat.
Berita Terkait
-
7 Momen Saat Ruang Sidang DPRD Pati Jatuh ke Tangan Rakyat, Kursi Ketua Jadi Sandera?
-
Viral Gas Air Mata Demo Pati di Perkampungan, Nyasar atau Sengaja Ditembakkan?
-
'Pati Adalah Kunci': Tesis Neneng Rosdiyana yang Getarkan Jagat Maya dan Pertaruhkan Nasib Demokrasi
-
Penembakkan Gas Air Mata di Demo Pati Memakan Korban: Kenali Bahaya yang Mengintai
-
Demo Pati Ricuh, Gas Air Mata Kembali Makan Korban: Apa yang Harus Dilakukan Saat Terpapar?
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura