Suara.com - Drama politik di Pati, Jawa Tengah, mencapai babak baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Setelah kericuhan di luar kantor bupati, amarah rakyat tidak berhenti.
Ratusan massa aksi justru merangsek masuk ke jantung lembaga legislatif dan secara efektif mengambil alih ruang sidang paripurna DPRD Pati.
Suasana yang seharusnya sakral dan penuh wibawa berubah total menjadi arena orasi rakyat.
Peristiwa ini menjadi puncak dari serangkaian gejolak yang dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sikap pemerintah daerah yang dinilai arogan.
Berikut adalah 7 fakta kunci di balik momen mencekam saat ruang sidang dewan 'dikuasai' oleh rakyatnya sendiri.
1. Ruang Sidang Paripurna 'Dikuasai' Penuh oleh Massa
Ini bukan sekadar protes di depan gedung. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Peduli Rakyat (AMPPR) benar-benar berhasil masuk dan menduduki seluruh area di dalam ruang sidang paripurna.
Mereka membanjiri setiap sudut, dari balkon hingga area kursi anggota dewan, mengubah total atmosfer ruangan dari forum formal menjadi panggung rakyat.
Baca Juga: Viral Gas Air Mata Demo Pati di Perkampungan, Nyasar atau Sengaja Ditembakkan?
2. Duduki Kursi Pimpinan dan Anggota Dewan
Sebagai simbol perlawanan paling kuat, para demonstran tidak ragu untuk duduk di kursi-kursi empuk yang biasanya diduduki oleh para wakil rakyat.
Bahkan kursi pimpinan sidang yang berada di posisi paling terhormat pun tak luput dari 'pendudukan'.
Aksi ini adalah pesan simbolis yang sangat kuat: untuk sementara, rakyat mengambil alih langsung posisi para wakilnya yang mereka anggap belum sepenuhnya menyuarakan penderitaan mereka.
3. Rebut Mikrofon, Teriakkan Tuntutan Lewat Sound System Resmi
Untuk memastikan suara mereka terdengar jelas, massa aksi mengambil alih kendali mikrofon di meja pimpinan dan anggota dewan.
Menggunakan sistem pengeras suara resmi milik DPRD, mereka secara bergantian berorasi.
Ruangan yang biasanya hanya mendengar laporan pandangan fraksi, kini dipenuhi oleh suara kemarahan, keluhan, dan tuntutan rakyat secara langsung dan tanpa filter.
4. Gema Seruan "Lengserkan Sudewo!" Menggema Tanpa Henti
Satu tuntutan utama yang terus-menerus digemakan di dalam ruang sidang adalah pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. "Lengserkan Sudewo! Lengserkan Sudewo sekarang juga!" menjadi seruan yang menggema tanpa henti.
Diiringi gema takbir, tuntutan ini menunjukkan bahwa kemarahan massa sudah tidak lagi bisa dinegosiasikan.
Mereka tidak hanya meminta kebijakan dibatalkan, tetapi sudah menuntut kepala daerahnya untuk turun dari jabatan.
5. Ketua DPRD Berusaha Menenangkan Situasi
Di tengah 'kekacauan' tersebut, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, tampak hadir dan berusaha menenangkan massa.
Ia mencoba berdialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh para orator dadakan dari kalangan demonstran.
Kehadirannya menunjukkan upaya mediasi, meski situasi sudah terlanjur dikuasai oleh emosi dan semangat massa yang membara.
6. Terjadi Justru Usai DPRD Sepakati Hak Angket
Fakta paling menarik adalah, aksi pengambilalihan ruang sidang ini terjadi setelah DPRD secara resmi menyepakati penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki Bupati Sudewo dalam sidang paripurna beberapa jam sebelumnya.
Ini menunjukkan bahwa keputusan DPRD untuk memulai proses pemakzulan ternyata belum cukup memuaskan massa. Mereka menuntut proses yang lebih cepat dan kepastian bahwa sang bupati benar-benar akan lengser.
7. Puncak Kemarahan Akibat Kenaikan PBB yang Mencekik
Seluruh drama politik ini berakar dari satu masalah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai gila-gilaan, bahkan dilaporkan mencapai 300% di beberapa wilayah.
Kebijakan ini dianggap mencekik leher rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ditambah dengan sikap pemerintah daerah yang dianggap tertutup dan arogan, kemarahan ini terakumulasi hingga akhirnya meledak menjadi serangkaian aksi protes yang puncaknya adalah pendudukan ruang sidang paripurna.
Tag
Berita Terkait
-
Viral Gas Air Mata Demo Pati di Perkampungan, Nyasar atau Sengaja Ditembakkan?
-
'Pati Adalah Kunci': Tesis Neneng Rosdiyana yang Getarkan Jagat Maya dan Pertaruhkan Nasib Demokrasi
-
Demo Pati Berujung Petaka: Rumah Warga Diterjang Gas Air Mata, Regulasi Polri Mandul?
-
Penembakkan Gas Air Mata di Demo Pati Memakan Korban: Kenali Bahaya yang Mengintai
-
Bupati Pati dari Partai Apa? Ini Rekam Jejak Politik Sudewo
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga