"Kawal Sampai Tuntas," DPD Siap Jadi Mata dan Telinga Prabowo di Daerah

Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

Sultan menilai, bahwa amanat presiden tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo juga konsisten dalam program Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045.

“DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” kata Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Terkait kedaulatan pangan, Sultan menegaskan DPD akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah.

“Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga. DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” kata Sultan.

Menanggapi penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, Sultan meminta agar proses penertiban dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

“Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.

Soal tambang ilegal, Sultan menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tambang-tambang yang melanggar aturan.

Baca Juga: Dasco Bongkar Gebrakan Prabowo: Bonus Komisaris BUMN Disetop, Duit Rp 18 Triliun Diselamatkan!

Menurutnya, DPD akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.

“Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan; daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” tegasnya.

Sementara itu, terkait pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, Sultan menegaskan DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.

“DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” katanya.

Sultan juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.

“Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ujarnya.