Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyambut positif kabar pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Sarmudji sendiri berharap Setya Novanto bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.
"Pak Novanto sudah menjalani pemasyarakatan sebagai bekal saat menjalani hidup normal," kata Sarmuji kepada Suara.com, Senin (18/8/2025).
Secara tersirat, Sarmudji menyimpan harapan kepada manta ketua umumnya tersebut untuk dapat mengambil pelajaran dari proses hukum yang telah dijalaninya.
"Insya Allah lebih baik," katanya.
Meski disambut positif oleh Partai Golkar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar tersebut dengan nada yang berbeda.
Lembaga antirasuah itu mengingatkan bahwa kejahatan yang dilakukan Setya Novanto bukanlah perkara ringan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa korupsi e-KTP adalah salah satu kejahatan paling serius yang pernah terjadi di Indonesia.
Menurutnya, dampak korupsi tersebut sangat masif dan merugikan seluruh lapisan masyarakat, mengganggu salah satu pilar administrasi kependudukan negara.
Baca Juga: ICW Murka 'Papa Minta Saham' Bebas Bersyarat: Hartanya Tak Disita, Masih Bisa Pelesiran!
"Bicara perkara itu (korupsi eKTP), kita kembali diingatkan sebuah kejahatan korupsi yang serius, dengan dampak yang benar-benar langsung dirasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia,” kata Budi kepada wartawan, Senin (18/8/2025).
“Karena tidak hanya besarnya nilai kerugian negara, tapi juga secara massif mendegradasi kualitas pelayanan publik,” tambah dia.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal tersebut merupakan bentuk nyata kemunduran agenda pemberantasan korupsi.
"Pembebasan SN pada kasus korupsi pengadaan eKTP yang menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,3 triliun merupakan bentuk dari kemunduran agenda pemberantasan korupsi,” kata Peneliti ICW, Wana Alamsyah, dalam keterangannya kepada Suara.com, Senin (18/8/2025).
Ada dua alasan yang menjadikan pembebasan Setnov sebagai preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pertama, para aparat penegak hukum gagal menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam menelusuri aliran dana perkara tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Operasi Pencarian Kapal Migran WNI yang Tenggelam di Malaysia Resmi Dihentikan
-
Saling Terhubung via HT, 21 'Sniper' Pasang Badan Jaga Kampung Narkoba di Samarinda Selama 4 Tahun!
-
Dibanding Era Habibie, Tekanan Rupiah Kini Dinilai Lebih Berat karena Utang Luar Negeri Membengkak
-
Perang AS - Iran Makin Parah, Donald Trump Lakukan Hal Tak Terduga Ini
-
Mendagri Apresiasi Inflasi 2,42 Persen, Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik Global
-
Nama Hakim dan Dosen UGM Diduga Dicatut di Struktur Yayasan Daycare Little Aresha
-
Anggota DPR Sentil Prabowo: Orang Desa Bukan Hidup di Zaman Batu, Pasti Terasa Kalau Dolar Naik
-
KPK Akan Periksa Muhadjir Effendy soal Mekanisme Pembagian Kuota Haji 2023-2024
-
Babak Baru Kasus Jeffrey Epstein: 10 Korban Baru di Prancis dan Keterlibatan Agensi Model
-
Komarudin PDIP Sentil Pernyataan Prabowo Soal Rupiah: Ingat, 1998 Dolar Naik Semua Harga Melambung