Suara.com - Misteri menyelimuti nasib surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Tiga bulan setelah surat tersebut dikirim, jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI justru kompak mengaku belum melihat atau membahasnya, seolah mengisyaratkan bahwa usulan tersebut tidak akan pernah sampai ke meja rapat.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi salah satu pimpinan yang mengonfirmasi bahwa surat tersebut belum menjadi agenda pembahasan.
Ia mengklaim belum pernah melihat wujud fisik surat yang sudah masuk sejak akhir Mei 2025 lalu itu dan menyatakan rapat pimpinan (Rapim) belum pernah menyinggungnya.
"Itu belum dibicarakan di Rapim. Nanti kami cek suratnya sudah sampai mana. Saya belum lihat suratnya," ujar Adies kepada awak media, Selasa (19/08/2025).
Sikap serupa ditunjukkan oleh pimpinan dewan lainnya.
Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terlihat enggan memberikan respons apapun terkait desakan pemakzulan ini.
Senada dengan mereka, Ketua MPR Ahmad Muzani juga berdalih belum membaca isi surat dan perlu membahasnya terlebih dahulu dengan pimpinan lain.
Sikap dingin para elite parlemen ini membuat isu pemakzulan Gibran perlahan memudar dari panggung politik nasional.
Baca Juga: Ekspresi Gibran Terdiam Saat Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan, Netizen: Muak Banget Lihatnya
Manuver Politik Gibran Redam Isu
Di tengah ketidakjelasan nasib surat tersebut di Senayan, Gibran Rakabuming Raka justru melakukan manuver politik yang cerdas.
Alih-alih merespons secara verbal, Gibran memilih mendekati salah satu tokoh sentral di balik Forum Purnawirawan TNI, yakni mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Momen keakraban keduanya terekam jelas oleh kamera. Gibran terlihat berbincang akrab dan mencium tangan Try Sutrisno dalam acara Hari Lahir Pancasila pada awal Juni lalu.
Tak berhenti di situ, Gibran bahkan secara khusus mengunjungi kediaman Try Sutrisno dengan dalih untuk bersilaturahmi sekaligus mengantarkan undangan resmi untuk menghadiri Upacara HUT RI ke-80 di Istana Merdeka.
Gestur politik ini dinilai banyak pihak sebagai cara efektif untuk meredam gejolak dari para purnawirawan senior.
Berita Terkait
-
Ekspresi Gibran Terdiam Saat Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan, Netizen: Muak Banget Lihatnya
-
Anggota DPR Joget-joget saat Sidang Tahunan, Ketua MPR: Tak Masalah, untuk Relaksasi
-
Sosok Gustika Hatta: Pengkaji Perang Lulusan London yang 'Serang' Prabowo-Gibran di Istana
-
Said Didu Sebut Pemakzulan Gibran Tidak Bermasalah Tapi Tak Ada Penggantinya
-
Sikap Gibran Bikin Heboh! Perlakuan ke Jokowi vs Pejabat Lain Beda Jauh: Pura-Pura Gak Kenal
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional