Suara.com - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir, namun nasibnya tampak menggantung di ranah politik.
Di tengah ketidakpastian ini, muncul analisis tajam yang menyebut bahwa persoalan utamanya bukanlah pada proses pemakzulan itu sendiri, melainkan pada pertanyaan krusial yang belum terjawab: siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut?
Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menawarkan perspektif bahwa kebuntuan ini sengaja diciptakan karena para elite politik menghadapi dilema suksesi.
Menurutnya, proses pemakzulan ini tersandera oleh pertarungan kepentingan mengenai siapa figur pengganti Gibran.
“Saya menduga Pemakzulan Gibran ini bukan pemakzulannya yang bermasalah,” ujar Said.
“Yang menjadi problem yaitu siapa yang menggantikan,” imbuhnya.
Said Didu menyoroti status surat pemakzulan yang tidak jelas, yang ia interpretasikan sebagai sinyal adanya manuver politik tingkat tinggi.
Fakta bahwa dokumen tersebut tidak diproses maupun ditolak secara tegas mengindikasikan adanya pertimbangan strategis yang lebih besar.
“Siapa tahu itu penyebabnya. Surat ini (Pemakzulan) tidak diterima tidak dibuang, masih menggantung. Kalaupun dia sudah menolak Gibran, pasti dibuang dong, tapi ini tidak dibuang juga, artinya lagi digoreng-goreng ini,” urainya.
Baca Juga: Ekspresi Gibran Terdiam Saat Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan, Netizen: Muak Banget Lihatnya
Solusi Tak Terduga: Kosongkan Jabatan Wapres
Di tengah kerumitan mencari figur pengganti yang bisa diterima semua pihak, Said Didu melontarkan solusi yang radikal: biarkan posisi wakil presiden kosong.
Menurutnya, langkah ini adalah cara paling efektif untuk meredam potensi konflik perebutan kekuasaan.
“Siapa penggantinya? Kalau saya ditanya, daripada rebut kosongin ajalah,” ucapnya.
Gagasan ini ia dasarkan pada preseden sejarah ketatanegaraan Indonesia, di mana jabatan wakil presiden pernah beberapa kali tidak terisi.
“Karena sudah pernah berkali-kali kosong juga. Hatta juga cuman beberapa tahun, Pak Harto juga kosong waktu itu 65 ke 71 kan tidak ada waktu itu. Habibie, Megawati, enggak apa-apa kita tidak punya wapres, tidak ada masalah,” tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional