Suara.com - Tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel oleh KPK, , Rabu (20/8) malam, memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk petinggi partai koalisi dan Istana Kepresidenan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara mengenai penangkapan Noel.
Dasco, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, menyatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena masih menunggu pengumuman resmi dari KPK.
Namun, ia tegas mengingatkan kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.
Dasco menegaskan, Presiden Prabowo tidak akan pernah pandang bulu dalam penegakan hukum, terutama kasus korupsi yang melibatkan jajarannya.
Sikap tegas ini, menurutnya, adalah bukti bahwa tidak akan ada intervensi atau upaya perlindungan bagi pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Presiden pasti tidak akan melindungi, jika terbukti pembantu-pembantunya melakukan perbuatan tidak terpuji," kata Dasco, Jumat (22/8/2025).
Di sisi lain, Dasco mengaku tidak memiliki kedekatan personal dan tidak sering berinteraksi langsung dengan Noel.
Hubungan kerja selama ini lebih banyak terjalin dengan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Jokowi Soal Eks Relawannya: Kita Semua Harus...
"Kebetulan saya tak sering berinteraksi atau bersentuhan dengan Kementerian Ketenagakerjaan selama ini. Tentu yang berhubungan dengan lembaga itu ya menterinya ya," kata dia.
Reaksi tak kalah keras datang dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengibaratkan korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit kanker stadium lanjut.
Didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Prasetyo menegaskan kasus yang menjerat Wamenaker ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk tidak bermain-main dengan korupsi.
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan peringatan keras terkait hal ini.
“Sekali lagi ini membuktikan korupsi sudah sedemikian buruknya. Kalau penyakit, sudah stadium 4. Tidak hanya kepada kabinet, tapi semua. Ini PR besar kita," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo telah menerima laporan mengenai OTT ini dan mempersilakan KPK untuk memproses Noel sesuai hukum yang berlaku.
Tag
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Jokowi Soal Eks Relawannya: Kita Semua Harus...
-
Wamenaker Noel Eks Loyalis Jokowi Kena OTT KPK, Gibran Buka Suara
-
KPK Sudah Tetapkan Tersangka dari OTT Wamenaker, Gimana Status Noel Ebenezer?
-
Wamenaker Noel Sebelum Ditangkap KPK: Pelaku Korupsi Harus Dihukum Mati, Saya Muak dengan Koruptor!
-
Relawan Jokowi Kebal Bui, Kubu Roy Suryo Tantang Jaksa OTT: Jangan-jangan Silfester Mencret di Rumah
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar