Suara.com - Kubu Roy Suryo melontarkan sindiran telak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan yang dinilai 'masuk angin' dalam mengeksekusi terpidana Silfester Matutina. Mereka menantang jaksa untuk menggelar Operasi Tangkap Tangan atau OTT, menyindir kenapa terpidana yang vonisnya sudah inkracht justru dibiarkan bebas sementara pejabat lain bisa langsung diciduk.
Tantangan pedas ini disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, yang sudah geram dengan mandeknya penegakan hukum terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) tersebut.
Khozinudin secara blak-blakan membandingkan nasib Silfester dengan kasus OTT yang baru-baru ini menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ia heran mengapa jaksa begitu sigap menangkap seorang yang statusnya belum jelas, tapi justru 'melempem' menghadapi terpidana yang sudah jelas-jelas divonis oleh Mahkamah Agung.
“Apa itu OTT? Operasi Tangkap Terpidana. Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran. Emmanuel Ebenezer itu belum punya status tapi bisa ditangkap, kenapa terpidana ini kok nggak ditangkap?” ujar Khozinudin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Seperti diketahui, Silfester telah divonis 1,5 tahun penjara pada 2019 dalam kasus fitnah terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla. Namun, hingga enam tahun berlalu, ia tak tersentuh eksekusi.
Mangkir Sidang Pakai 'Jurus Sakit'
Di tengah desakan publik yang membara, Silfester mencoba jurus baru untuk mengulur waktu dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, pada sidang perdananya 20 Agustus lalu, ia justru mangkir dengan alasan sakit.
Alasan ini langsung disambut sinis oleh Khozinudin. Ia menduga Silfester hanya mencari-cari dalih karena ketakutan akan segera dieksekusi.
“Kemarin alasannya sakit. Jangan-jangan Silfester ini cuma ketakutan luar biasa, mencret-mencret di rumah karena takut ditangkap jaksa,” sindirnya.
Baca Juga: Dulu Teriak Hukum Mati Koruptor, Kini Wamenaker Noel Dituntut Hal Serupa oleh Sahabatnya Sendiri
Ia pun mendesak agar Kejaksaan tidak lagi ragu dan segera menyeret Silfester untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, demi menjaga maruah institusi.
“Bagi jaksa, nggak usah pedulikan mau mencret, mau ngapain, tetap tangkap! Karena itu adalah tugas, kewenangan, dan tanggung jawab jaksa,”tuturnya.
Sebelumnya, Roy Suryo Cs telah melayangkan tiga pucuk surat desakan kepada para petinggi Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, agar eksekusi ini tidak lagi ditunda-tunda.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional