Suara.com - Teka-teki di balik pergantian Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari posisi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akhirnya terjawab.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP membantah keras narasi 'pencopotan; yang ramai di media dan menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari konsolidasi besar-besaran partai pasca-Kongres VI, yang memberlakukan aturan baru: pengurus pusat dilarang rangkap jabatan.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, tampil untuk meluruskan simpang siur informasi yang mengaitkan pergantian ini dengan hasil Pemilu 2024.
"Kan, ada yang bilang Mas Pacul dicopot, itu nggak benar. Itu konsolidasi biasa saja, jadi jangan diputar-putar," ujar Komarudin di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, 'efek domino' ini bermula dari keputusan strategis dalam Kongres VI PDI-P di Bali pada awal Agustus 2025.
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menginstruksikan jajaran DPP yang baru untuk fokus penuh pada tugas-tugas nasional.
Konsekuensinya, AD/ART partai diamandemen untuk melarang pengurus DPP periode 2025–2030 memegang jabatan rangkap di struktur partai lainnya.
"Itu dasarnya, dasar organisasinya. Pemberlakuannya kepada siapa? Ya kepada seluruh teman-teman yang sekarang merangkap jabatan, supaya fokus dalam konsolidasi organisasi ke depan," tegas Komarudin.
Komarudin menekankan bahwa Bambang Pacul bukanlah satu-satunya tokoh yang terdampak aturan ini.
Baca Juga: Bambang Pacul vs FX Rudy: Intip Perbedaan Latar Pendidikan Dua Politisi Senior PDIP
Sejumlah nama besar lain yang kini duduk di DPP juga harus melepaskan posisi mereka sebagai Ketua DPD di daerah masing-masing.
Mereka yang lain, yakni Ketua Bidang Sumber Daya Said Abdullah yang sebelumnya menjabat Ketua DPD Jawa Timur, Bendahara Umum Olly Dondokambey yang sebelumnya Ketua DPD Sulawesi Utara, serta Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti yang sebelumnya Ketua DPD Bengkulu.
Jauh dari kata dicopot, Bambang Pacul justru diberi kepercayaan oleh Megawati untuk memegang salah satu posisi paling strategis di DPP, yaitu sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif untuk 2029.
"Kalimat copot itu tidak pas, kecuali sudah tidak di pengurus partai lagi. Kenyataannya Ibu Ketua Umum masih memercayakan beliau sebagai Ketua DPP," jelasnya.
Dengan ditunjuknya Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, sebagai Plt Ketua DPD Jateng, PDI-P berharap konsolidasi di salah satu basis suara terbesarnya itu dapat berjalan mulus di bawah kepemimpinan baru, sementara para 'jenderal' partai di Jakarta bisa fokus merancang strategi kemenangan nasional.
Berita Terkait
-
Mas, Ditugasi Ibu!: Terungkap Isi Pembicaraan FX Rudy-Hasto Usai Bambang Pacul Dicopot
-
Kekayaan Fantastis FX Hadi Rudyatmo, Geser 'Takhta' Bambang Pacul di PDIP Jateng
-
Singkirkan Bambang Pacul, PDIP Tunjuk FX Rudy di Jateng Demi Tegakkan Aturan Anti Rangkap Jabatan
-
Gempar Bambang Pacul Dicopot Megawati: Sederet Kontroversi hingga Harta Fantastis 'Komandan Korea'
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka
-
KPK Pecah Suara? Wakil Ketua Akui Ada Keraguan Tetapkan Tersangka Korupsi Kasus Haji
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
Survei UGM: 90,9% Masyarakat Puas Atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Libur Nataru
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor