Macet Horor TB Simatupang: Pramono Perintahkan Proyek Dikebut 24 Jam, Trotoar Jadi Jalan Darurat

Suara.com - Tingginya keluhan publik atas kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel) membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas.

Ia menginstruksikan percepatan proyek galian melalui sistem kerja 24 jam nonstop.

Kebijakan ini merupakan respons cepat untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin menjadi-jadi akibat tumpang-tindihnya sejumlah proyek konstruksi strategis.

Instruksi tersebut merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam rapat terbatas jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dipimpin langsung oleh Gubernur Pramono Anung.

Hasil rapat yang dibagikan melalui akun resmi @dkijakarta itu merinci serangkaian strategi komprehensif untuk mengatasi sengkarut lalu lintas di salah satu koridor bisnis utama Ibu Kota.

Penyebab utama kemacetan di kawasan ini teridentifikasi akibat adanya beberapa proyek infrastruktur yang berjalan serentak, termasuk peningkatan kapasitas pipa air minum oleh PAM Jaya, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (JSDP), dan galian jaringan utilitas terpadu (SJUT).

Kondisi ini diperparah oleh adanya penyempitan jalan (bottleneck) di sekitar pintu keluar Tol JORR.

Dari rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah cepat, mulai dari percepatan pengerjaan proyek, memperpendek pagar pembatas, hingga menempatkan flagman di lapangan untuk membantu mengatur alur kendaraan.

“Percepatan pengerjaan dilakukan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, dan menempatkan flagman,” bunyi keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Baca Juga: Khawatir Bikin Macet, PAM Jaya Janji Tuntaskan 43 Titik Galian di Pinggir Jalan

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga tengah melakukan reviu menyeluruh terhadap seluruh proyek galian yang sedang berjalan. 

Evaluasi ini diperlukan agar seluruh pekerjaan konstruksi di lapangan lebih terkoordinasi dan tidak semakin menambah beban lalu lintas di kawasan padat tersebut.

Untuk mengurangi penumpukan kendaraan, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan buka-tutup pintu masuk dan keluar tol pada jam-jam sibuk.

"Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk," ucapnya.

Langkah taktis lainnya adalah optimalisasi area publik, di mana sejumlah titik akan dimanfaatkan sebagai halte dan kantong parkir sementara.

Bahkan, pemprov menyetujui kebijakan kontroversial untuk memanfaatkan sebagian area trotoar sebagai lajur jalan tambahan untuk memperlebar ruas yang mengalami penyempitan.