Suara.com - Publik kembali bertanya-tanya kapan drama tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir. Pasalnya, meski penyidik kepolisian telah memeriksa 99 orang saksi dan menyita 600 item bukti, kasus ini seolah berjalan di tempat tanpa ada titik terang kapan akan diselesaikan.
Fakta ini diungkap oleh Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara. Menurutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima pihaknya, proses investigasi yang dilakukan polisi sangat masif dan mendalam, namun memakan waktu yang tidak sebentar.
"Kami menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), jadi ada perkembangan (yang diterima pihak Jokowi)," kata Rivai sebagaimana dikutip dalam program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (26/8/2025).
"Saksi sampai dengan dua minggu kemarin itu sudah 99 orang, masih berjalan lho ya, jadi nanti belum, masih ada saksi yang meringankan, kami juga masih berjalan terus. Bukti itu sudah sampai 600 bukti," katanya.
Rivai menilai, lambatnya proses ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut pihak kepolisian bekerja dengan sangat hati-hati dan komprehensif untuk memastikan tidak ada celah keraguan. Semua bukti, sekecil apapun, sedang diuji di laboratorium forensik (labfor).
"Ya saya pikir, teman-teman polisi mencoba hati-hati, profesional dan komprehensif," ujar Rivai.
Proses pengujian ini mencakup perbandingan skripsi Jokowi dengan skripsi dari fakultas lain pada era yang sama, hingga dokumen-dokumen pendukung yang usianya sudah puluhan tahun.
"Jadi semua diuji, skripsi Pak Jokowi, yang soal lembar pengesahan itu diuji dengan fakultas lain, dikumpulkan semua. Sampai Pak Roy kan komplain pas datang kesana (UGM) banyak dokumen yang sudah disita," terang Rivai.
Ia menambahkan bahwa lamanya proses di labfor disebabkan oleh jumlah bukti yang sangat banyak, berbeda dengan pengujian sebelumnya yang hanya melibatkan sekitar 20 dokumen.
Baca Juga: Kenapa Rektor UGM Ova Emilia Begitu Getol Bela Jokowi di Kasus Ijazah Palsu?
"Sekarang mungkin agak lama, karena beda kalau kemarin di Mabes Polri kan hanya sekitar 20 dokumen yang dibandingkan. Kalau sekarang kan cukup banyak ya teman-teman labfor harus bekerja lebih ekstra ya," katanya lagi.
Meski memakan waktu, Rivai meyakini semua bukti, termasuk bukti pembayaran kuliah dari 35 tahun lalu, Kartu Hasil Studi (KHS), hingga Kartu Rencana Studi (KRS) akan dibuka secara transparan ke publik.
"Masih ada bukti bayar 35 tahun yang lalu, KHS, KRS-nya, itu ada semua, sampai SK Kemendikbud pengangkatan Pak Soemitro waktu menjadi Dekan. Saya yakin semua akan dibuka," katanya.
Konfirmasi UGM
Sikap hati-hati polisi ini sejalan dengan langkah kooperatif yang ditunjukkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, dalam podcast #UGMMENJAWAB, Jumat (22/8/2025), menegaskan bahwa pihak kampus telah menyerahkan semua salinan dokumen terkait pendidikan Jokowi kepada kepolisian.
"Semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau di fakultas karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka juga tidak akan kami share ke mana-mana," ucap Sigit.
Berita Terkait
-
Kenapa Rektor UGM Ova Emilia Begitu Getol Bela Jokowi di Kasus Ijazah Palsu?
-
Amien Rais Sebut Prabowo Masih Terbayang-bayang Pemerintahan Jokowi
-
Amien Rais Khawatir Prabowo Akan Digulung Jokowi Karena Orang-orang di Pemerintahannya
-
Unggahan Adian PDIP Sindir Noel dan Silfester, Warganet Justru Seret Jokowi: Yang Tengah Kapan?
-
Dari Buruh Jemur Kayu ke Istana Negara, Ini Perjalanan Inspiratif Dian Rana Sang Influencer IKN
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar