Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali melontarkan sentilan yang menyasar kebijakan pemerintah. Di hadapan para mahasiswa UGM, Anies membedah dua cara penanganan kemiskinan; pendekatan teknokratik yang benar-benar menyelesaikan masalah, versus pendekatan populis yang hanya membahagiakan orang miskin demi imbalan elektoral.
Analisis ini seolah menjadi kritik terselubung terhadap masifnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi andalan pemerintah.
Dalam kuliah umumnya di Fakultas Hukum UGM, Selasa (26/8/2025), Anies membedah perbedaan fundamental antara dua pendekatan tersebut. Menurutnya, meski sama-sama menyasar orang miskin, tujuannya sangat berbeda.
"Ada dua pendekatan, yang satu teknokratik, yang satu banyak politisi menggunakan ini, yang populis," kata Anies.
Pendekatan teknokratik, lanjut dia, fokus pada akar masalah untuk solusi jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan populis hanya memberikan solusi instan yang menyenangkan.
"Yang teknokratik akan cenderung menyelesaikan masalah kemiskinan," jelasnya.
"Yang populis, cenderung membahagiakan yang miskin."
"Yang satu menyelesaikan masalah kemiskinan, yang satu membuat yang miskin bahagia. Beda ya?" tambahnya.
Anies tanpa ragu menyebut mengapa pendekatan populis menjadi favorit para politisi. Menurutnya, kebijakan seperti bantuan tunai atau bansos memiliki 'imbalan' suara yang sangat konkret dan cepat dirasakan saat pemilu.
Baca Juga: Anies Baswedan: Jangan Bunuh Demokrasi, Tapi Upgrade Sistemnya!
"Membuat yang miskin bahagia itu punya return elektoral yang konkret," ujarnya.
Ia pun memberikan contoh yang sangat lugas.
"Cash transfer, bansos, itu semua dikerjakan menyelesaikan kemiskinan? Tidak. Membahagiakan orang miskin? Iya," lanjut Anies.
Contoh Zaman Orde Baru
Sebagai perbandingan, Anies mencontohkan pendekatan teknokratik yang menurutnya pernah dilakukan di era Orde Baru. Saat itu, fokus pemerintah adalah membangun fondasi untuk mengentaskan kemiskinan, bukan memberikan bantuan sesaat.
"Bangun SD, SMP, SMA. Bangun balai latihan kerja, bangun sistem irigasi, bangun koperasi. Itu semua teknokratik, menyelesaikan masalah kemiskinan," paparnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar