Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya memberikan pandangannya terkait polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam perbincangannya dengan Pakar Komunikasi, Hendri Satrio, Habiburokhman menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat berfokus pada evaluasi kepemimpinan berdasarkan prestasi, bukan lagi memperdebatkan isu ijazah yang dianggapnya sudah tidak relevan.
Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam menilai seorang pemimpin, fokus utama seharusnya adalah capaian dan kinerjanya selama menjabat.
“Kalau kita bicara soal pemimpin, kita lihat prestasinya apa. Selama memimpin 10 tahun kita lihat prestasinya apa saja, kemudian catatannya kekurangannya apa saja dalam konteks kebijakan dia,” ujar Habiburokhman, dikutip dari youtube Hendri Satrio, Rabu (27/8/25).
Menurutnya, pembahasan mengenai ijazah sudah keluar dari jalur terutama karena momennya bukan lagi dalam masa kontestasi pemilihan kepala daerah atau presiden.
Dia berpendapat bahwa mempersoalkan hal tersebut saat ini tidak akan memberikan dampak berarti.
“Jadi ini sudah out of bit bicara hal seperti ini. Kalau kontestasi persaingan dulu ya kan, menjadi waktu mau jadi Gubernur ya kan, mau jadi presiden dipersoalkan boleh.” Ucapnya.
“Tapi kan ini sudah lewat. Bahasa anak sekarang enggak akan ngaruh apapun ke kehidupan ente gitu loh,” tambahnya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini juga mempertanyakan produktivitas bangsa jika terus-menerus berkutat pada isu yang dianggapnya tidak esensial.
Baca Juga: Film Tentang MBG Tuai Kecaman Aktivis NTT: Kami Tak Pernah Ngemis Makanan!
“Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar mempersoalkan hal tersebut?,” sebutnya.
Habiburokhman lantas membagikan pelajaran yang ia dapat dari Presiden Prabowo Subianto, yang mengajarkan pentingnya menghargai para pemimpin, baik yang sedang menjabat maupun mantan, dengan segala kebaikan dan kekurangannya.
“Saya diajari Pak Prabowo, Hargailah pemimpin anda, mantan – mantan pemimpin anda, seberapapun baik dan buruknya,” terangnya.
“Jangankan hal kecil soal ijazah, misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya, Bung Karno, ajaran Pak Prabowo itu hargailah, selalu nilai yang positif dari pemimpin – pemimpin kita,” tambahnya.
Habiburokhman menekankan bahwa yang sangat dibutuhkan bangsa saat ini adalah persatuan dan menghindari perdebatan yang tidak produktif.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan energi demi mendukung program-program pemerintah yang populer, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
Terkini
-
Survei Kepuasan Tinggi, Profesor LIPI Soroti Geng Solo dan Menteri 'Nilai Merah' di Kabinet Prabowo
-
Polisi Ungkap Alasan Tak Mau Gegabah Usut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Keluarga Korban Jadi Prioritas
-
Keracunan MBG Masih Terjadi, JPPI Catat Ribuan Orang Jadi Korban dalam Sepekan
-
Geger Kematian Siswa SMP di Grobogan, Diduga Dibully di Sekolah, Polisi Periksa 9 Saksi
-
Usut Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Anggota DPRD Mojokerto
-
Fakta Baru Kematian Siswa SMP Grobogan: Di-bully Lalu Diadu Duel, Tulang Tengkuk Patah
-
Awas Kejebak Macet! Proyek Galian Tutup Jalan Arjuna Selatan, Mobil Dialihkan ke Jalur Lain
-
BGN Latih 10 Ribu Petugas SPPG untuk Tekan Risiko KLB Keracunan Makanan
-
Istana Kaji Usulan DPR Naikkan Status Bulog jadi Kementerian
-
Diungkap KPK, 57,33 Persen Pegawai Lihat Pejabat Menyalahgunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi