Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya memberikan pandangannya terkait polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam perbincangannya dengan Pakar Komunikasi, Hendri Satrio, Habiburokhman menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat berfokus pada evaluasi kepemimpinan berdasarkan prestasi, bukan lagi memperdebatkan isu ijazah yang dianggapnya sudah tidak relevan.
Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam menilai seorang pemimpin, fokus utama seharusnya adalah capaian dan kinerjanya selama menjabat.
“Kalau kita bicara soal pemimpin, kita lihat prestasinya apa. Selama memimpin 10 tahun kita lihat prestasinya apa saja, kemudian catatannya kekurangannya apa saja dalam konteks kebijakan dia,” ujar Habiburokhman, dikutip dari youtube Hendri Satrio, Rabu (27/8/25).
Menurutnya, pembahasan mengenai ijazah sudah keluar dari jalur terutama karena momennya bukan lagi dalam masa kontestasi pemilihan kepala daerah atau presiden.
Dia berpendapat bahwa mempersoalkan hal tersebut saat ini tidak akan memberikan dampak berarti.
“Jadi ini sudah out of bit bicara hal seperti ini. Kalau kontestasi persaingan dulu ya kan, menjadi waktu mau jadi Gubernur ya kan, mau jadi presiden dipersoalkan boleh.” Ucapnya.
“Tapi kan ini sudah lewat. Bahasa anak sekarang enggak akan ngaruh apapun ke kehidupan ente gitu loh,” tambahnya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini juga mempertanyakan produktivitas bangsa jika terus-menerus berkutat pada isu yang dianggapnya tidak esensial.
Baca Juga: Film Tentang MBG Tuai Kecaman Aktivis NTT: Kami Tak Pernah Ngemis Makanan!
“Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar mempersoalkan hal tersebut?,” sebutnya.
Habiburokhman lantas membagikan pelajaran yang ia dapat dari Presiden Prabowo Subianto, yang mengajarkan pentingnya menghargai para pemimpin, baik yang sedang menjabat maupun mantan, dengan segala kebaikan dan kekurangannya.
“Saya diajari Pak Prabowo, Hargailah pemimpin anda, mantan – mantan pemimpin anda, seberapapun baik dan buruknya,” terangnya.
“Jangankan hal kecil soal ijazah, misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya, Bung Karno, ajaran Pak Prabowo itu hargailah, selalu nilai yang positif dari pemimpin – pemimpin kita,” tambahnya.
Habiburokhman menekankan bahwa yang sangat dibutuhkan bangsa saat ini adalah persatuan dan menghindari perdebatan yang tidak produktif.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan energi demi mendukung program-program pemerintah yang populer, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Terkini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK