Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK

Suara.com - Keluarga Eks Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry sudah menunggu bebasnya Ira di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pantauan Suara.com di lokasi, terlihat suami Ira, Zaim Uchrowi dan sejumlah anggota kerabat Ira lainnya sudah berada di luar rutan.

“Keluarga sudah menunggu ya dari jam 05:00 WIB pagi tadi di rutan KPK,” kata Penasihat Hukum Ira, Firmansyah di depan Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2026).

Dia menegaskan bahwa Ira dipastikan akan bebas hari ini lantaran sudah melewati masa tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat ini, pihak keluarga dan penasihat hukum masih menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) perihal rehabilitasi Ira dan dua terdakwa lainnya.

Surat tersebut akan menjadi dasar KPK untuk membebaskan Ira dari Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Namun kami belum tahu di dalam apakah sudah diterima ya itu Keppres-nya, suratnya. Itu kami juga belum belum tahu,” ujar Firmansyah.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ketiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pada proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP, yaitu Eks Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, Alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga: KPK Jelaskan Asal Usul Kasus ASDP yang Terdakwanya Direhabilitasi Presiden

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Ira Puspadewi dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Di sisi lain, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda senilai Rp 250 juta.

Namun, dalam putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Sunoto, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dia menilai para terdakwa seharusnya divonis bebas.

"Para terdakwa seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag," kata Sunoto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).