DPR Didemo Buruh dan Mahasiswa, Bambang Soesatyo Malah Hadiri Acara di PIK 2

Suara.com - Massa dari aliansi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Agustus 2025, sejak pagi hingga siang.

Sore harinya usai mereka membubarkan diri, massa dari mahasiswa tiba di Senayan. Giliran mereka yang menyampaikan aspirasi.

Di saat rumah wakil rakyat didemo, Bambang Soesatyo yang kini jadi anggota Komisi III DPR menghadiri acara
Groundbreaking dan Tenant Gathering Jewel Garden di PIK 2.

Ia merasa perlu mendukung tempat tersebut karena bisa jadi wadah lapangan pekerjaan.

"Menurut saya satu titik awal pembangunan satu pusat entertainment terpadu di wilayah PIK 2," kata Bambang Soesatyo ditemui di PIK 2, Jakarta Utara pada Kamis, 28 Agustus 2025.

"Mudah-mudahan dapat menambah growth dan pertumbuhan ekonomi kita dan membuka lapangan pekerjaan," imbuh mantan Ketua MPR ini.

Disinggung apakah akan menemui massa pengunjuk rasa, Bambang tak memberikan penegasan.

Ia cuma bilang akan mengusahakan untuk bertemu mereka.

"Akan diusahakan bertemu langsung dan saya sering bertemu dengan mereka," ujarnya.

Baca Juga: Kondisi Terkini DPR RI Usai Pecah Demo Rusuh Perang Batu dan Petasan Dibalas Gas Air Mata

Bambang berprinsip sebagai wakil rakyat perlu mendengar aspirasi masyarakat selama untuk kemajuan bangsa.

"Intinya aspirasi mereka patut kita dengarkan dan patut kita pertimbangkan untuk kita perjuangkan untuk kemajuan Indonesia Raya," katanya.

Hari ini, massa dari aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut beberapa hal, yaitu Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah, stop PHK, Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah dan beberapa lainnya.

Sore harinya, massa dari mahasiswa tiba di sana dan bergantian menyampaikan aspirasi.

Berbeda dengan buruh, mahasiswa menuntut isu terkait RUU perampasan aset, kewenangan kepolisian dalam RUU KUHAP, dan kenaikan tunjangan DPR.