Suara.com - Sejumlah layanan bus Transjakarta mengalami penyesuaian operasi pada Jumat (29/8/2025) akibat situasi Jakarta yang belum sepenuhnya kondusif.
Sebab, aksi unjuk rasa hingga kericuhan masih berlangsung di sejumlah titik Ibu Kota.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Hal ini dilakukan agar layanan tetap bisa berjalan menyesuaikan kondisi,” ujar Ayu dalam keterangannya.
Sejumlah layanan Transjakarta dihentikan sementara, dialihkan rutenya, hingga diperpendek trayeknya.
Penyesuaian dilakukan sejak pagi hari, dengan skema yang berbeda di tiap koridor.
Pada layanan Bus Rapid Transit (BRT), Koridor 2 (Pulogadung – Balai Kota) dialihkan rutenya sejak pukul 05.00 WIB. Sementara Koridor 2A (Pulogadung – Rawa Buaya), Koridor 5 (Kampung Melayu – Ancol), Koridor 5C (PGC – Juanda), serta Koridor 7F (Kampung Rambutan – Juanda) dihentikan operasinya.
Koridor 7 (Kampung Melayu – Kampung Rambutan) juga dipangkas menjadi hanya melayani rute Kampung Rambutan – BNN. Adapun Koridor 14 (JIS – Senen) hanya beroperasi sampai Tanah Tinggi.
Penyesuaian juga terjadi pada angkutan integrasi Transjakarta. Misalnya, rute 1R (Blok M – Tanah Abang), 2P (Senen – Dukuh Atas), dan 6H (Senen – Lebak Bulus) dialihkan lewat Jalan Budi Utomo.
Baca Juga: Rakyat Ngamuk Demo Berjilid-jilid: NasDem Tetap Sayang Sahroni, Ini Jabatan Barunya di DPR!
Selain itu, rute 5B (Bidara Cina – Stasiun Tebet) dihentikan, sedangkan rute 5N (Kampung Melayu – Ragunan) diperpendek menjadi Ragunan – Flyover Kampung Melayu. Rute 2H (Rusun Jatirawasari – Senen) juga dipangkas hanya sampai BS Honda Letjen Suprapto.
Untuk mikrotrans, layanan JAK02 (Duren Sawit – Kampung Melayu) tidak beroperasi, JAK10B (Stasiun Gondangdia – Cikini) dialihkan lewat Jalan Prajurit KKO Kwitang, serta JAK17 (Pulogadung – Terminal Senen) lewat Jalan Kramat Raya.
Ayu mengingatkan para pengguna agar selalu memperbarui informasi perjalanan mereka melalui aplikasi resmi maupun media sosial Transjakarta.
"Kami akan terus menyesuaikan kondisi di lapangan dan mengimbau pelanggan agar selalu memantau informasi resmi Transjakarta sebelum melakukan perjalanan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
38 Warga Dirawat di RS Jakarta Usai Demo DPR, Pemprov DKI Tanggung Semua Biaya
-
Harga Emas Pegadaian Naik Pasca Aksi Demo dan Kasus Rantis Brimob, Pertanda Apa?
-
Demo DPR Chaos, Benarkah Odol Bisa Mengurangi Efek Gas Air Mata? Ini Kata Ahli
-
Presiden Ngaku Terkejut Dan Kecewa Karena Aparat Bertindak Berlebihan Amankan Demo
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap