Waketum Golkar Desak Hendropriyono Bongkar Dalang Demo Pihak Asing: Ini Menyangkut Kepentingan...

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mendesak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, untuk segera mengungkap siapa dalang di balik kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (28/8/2025).

Terlebih akibat dari demo yang berujung ricuh itu menelan korban jiwa, salah satunya seorang pengemudi ojek online (ojol).

Idrus menegaskan, pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan segala jaringannya di Indonesia, tidak boleh berhenti sebagai isu, melainkan harus ditindaklanjuti secara terang-benderang.

“Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

"Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa," Idrus menambahkan.

Menurutnya, dalam situasi sosial-politik yang rawan, ketidakjelasan justru bisa menimbulkan keresahan baru.

“Kalau ada aktor asing yang ikut campur, publik berhak tahu. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal kedaulatan bangsa. Jangan sampai publik dibiarkan bingung atau saling curiga di antara kita sendiri,” ujarnya.

Idrus juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi upaya adu domba, baik oleh aktor eksternal maupun internal.

Ia menilai, solidaritas kebangsaan harus diperkuat di tengah gejolak politik dan aksi jalanan yang kerap mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Baca Juga: Imbau Rakyat Tenang dan Percaya Pemerintah, Prabowo: Waspada Ada Kelompok Ingin Huru-hara

“Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu-domba. Identifikasi masalah harus jernih, bukan berdasarkan emosi sesaat. Jangan sampai ada pihak yang menunggangi ketidakpuasan rakyat lalu menimbulkan korban jiwa,” tuturnya.

Menurutnya, protes publik sering kali muncul bukan hanya ketika pemerintah abai, tetapi justru ketika pemerintah sedang melakukan perbaikan.

“Banyak reformasi dan kebijakan korektif itu dilawan dengan resistensi. Ini situasi klasik yang sering bikin pemerintah serba salah. Presiden Prabowo juga sering menyitir soal ini. Kita harus bijak melihatnya,” kata dia.

Idrus mengaitkan dinamika ini dengan teori sosial yang kerap disebut Scapegoat Theory atau teori kambing hitam.

Dalam konteks politik, pemerintah sering kali menjadi sasaran utama kemarahan publik, meski akar masalah sebenarnya lebih kompleks.

“Fenomena scapegoating itu nyata. Pemerintah dijadikan kambing hitam atas semua masalah, padahal kadang ada pihak lain yang justru bermain di belakang,” tegasnya.