Desakan agar Kapolri Mundur Mulai Terdengar: Kematian Affan Kurniawan Lebih dari Cukup!

Suara.com - Usai tragedi tewasnya Affan Kurniawan, seorang driver ojol, saat aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025, memicu desakan keras agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya mundur.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan dengan tegas menyerukan reformasi fundamental di tubuh Polri.

Ray menguraikan kronologi memilukan, di mana tubuh Affan terlindas mobil Barracuda taktis lapis baja yang terkesan tidak peduli setelah menabraknya.

"Nyata-nyata kematiannya disebabkan oleh lindasan mobil barracuda yang seperti emoh berhenti kala tubuh kecilnya sudah tertabrak mobil taktis lapis baja itu," kata Ray saat dihubungi Suara.com, Jumat (29/8/2025).

Ia juga mengungkapkan keheranannya atas pola penanganan demonstrasi yang represif, bahkan untuk isu yang tidak terlalu sensitif seperti penolakan tunjangan rumah DPR.

"Pola penanganan yang sama, kurang lebih, terjadi pada aksi kemarin. Pola keras yang mengakibatkan tewasnya kawan Affan. Dan akibatnya, malah menambah kegeraman masyarakat, khususnya warga Ojol. Dan nama institusi kepolisian RI tambah tercoreng," tegasnya.

Insiden ini, menurut Ray, menandai Affan sebagai demonstran pertama yang tewas dalam aksi unjuk rasa di era kepemimpinan Presiden Prabowo, menjelang satu tahun masa jabatannya.

Menanggapi hal ini, LIMA Indonesia menyatakan tiga tuntutan utama.

Pertama, LIMA menuntut investigasi yang objektif dan transparan atas kematian Affan sebagai bentuk akuntabilitas penuh dari pihak berwenang.

Baca Juga: 'Polisi Pembunuh!' Teriakan Mahasiswa Guncang Mapolda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan

Kedua, Ray dengan lugas mendesak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk mundur dari jabatan masing-masing.

"Sebagai puncak struktur kepolisian yang komandois, kejadian seperti ini, lebih dari cukup untuk jadi dasar bagi Kapolri dan Kapolda meletakan jabatan," ujarnya.

Ia menyoroti kepemimpinan Kapolri saat ini yang dinilainya telah mencoreng citra polisi, menurunkan profesionalisme, dan memunculkan dugaan adanya 'polisi parcok' (polisi partai politik).

Ketiga, karena keraguan keduanya akan mundur secara sukarela, LIMA mendesak Presiden Prabowo untuk memberhentikan mereka.

"Lalu presiden menempatkan Kapolri dan Kapolda baru yang lebih dapat memajukan institusi polisi dan memimpin proses reformasi institusi polisi," harap Ray.

Reformasi institusi Polri disebut sebagai keharusan mutlak.

Ray menekankan pentingnya menciptakan kepolisian yang humanis, dialogis, dan transparan, yang sadar bahwa mereka adalah aparat negara, bukan aparat pemerintah.

"Rakyat tidak butuh polisi yang bisa mencetak sawah dan bagi-bagi bansos. Tapi polisi yang mengayomi, melindungi, menciptakan rasa aman dan menjaga ketertiban," pungkasnya.

Ray juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan elit politik bahwa absennya oposisi formal akan memicu bangkitnya oposisi rakyat.

"Politik 'rap tama' (semua senang) Prabowo hanya dapat menjangkau elit tapi tidak rakyat umumnya," katanya.