Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia (PB MPI), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pejabat publik harus siap menerima kritik dan makian masyarakat tanpa perlu membalas dengan olok-olok.
Hal tersebut disampaikan Dahnil saat menghadiri Pelantikan Pimpinan Wilayah MPI Sumatera Barat (Sumbar) periode 2025 - 2030 di Padang, Sabtu (30/8/2025).
“Kalau sudah menjadi pejabat, harus siap menjadi objek untuk jadi samsak tinju. Harus siap dikritik dan dimaki. Kalau tidak siap dimaki, jangan jadi pejabat publik,” ujar mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah itu.
Dahnil yang juga Wakil Ketua Badan Penyelenggaraan Haji itu juga mengingatkan pejabat agar tidak melawan kritik secara berlebihan.
Ia meminta pejabat belajar dari Presiden Prabowo Subianto yang tidak pernah mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengejek atau menghinanya.
“Kurang apa Prabowo dimaki dan diejek. Tidak satu pun pengejek dan pemaki dikriminalisasi atau dipenjarakan,” ungkap Juru Bicara Prabowo itu.
Pesan ini juga ditujukan untuk seluruh pengurus dan anggota MPI. Menurut Dahnil, organisasi MPI yang beranggotakan berbagai latar belakang, termasuk pejabat dan politisi, harus siap menerima kritik pedas publik.
"Kritik dan makian itu harus dijawab dengan simpati dan empati,” katanya.
Selama satu dekade menjadi jubir Prabowo, Dahnil mengaku tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang memancing kemarahan publik. Ia mengajak pejabat untuk mengontrol ucapan agar tidak memicu konflik.
“Dengan satu kata dan gerakan, semua bisa tersakiti. Kejadian di Pati juga demikian, gara-gara lidah tidak terkontrol terjadi demo besar-besaran,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dahnil menyampaikan keprihatinannya atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta. Tragedi ini memicu aksi protes lebih besar di berbagai kota Indonesia hingga hari ini.
“Saya tegaskan tidak ingin ada tindak kekerasan oleh aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Saya prihatin atas timbulnya korban jiwa dalam aksi massa tersebut,” ujar Dahnil.
Seperti diketahui, gelombang demonstrasi dipicu oleh kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Pernyataan sejumlah pejabat yang dinilai menantang publik turut memperkeruh suasana.
Dahnil menekankan bahwa pejabat publik harus bersikap rendah hati dan mampu menahan diri.
“Mereka yang mengkritik, kita dengarkan baik-baik, lalu perbaiki dengan baik,” pesannya.
Berita Terkait
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji
-
Strategi Milomir Seslija Bawa Persis Solo Incar Poin Penuh Lawan Semen Padang di BRI Super League
-
Padang Pulih: Menanti Matahari dan Kembali Bangkitnya Ranah Minang
-
Tim SAR Polri Evakuasi Ratusan Warga Korban Banjir Susulan di Padang Pariaman
-
Banjir Bandang Susulan, Bangunan TPA di Padang Pariaman Ambruk ke Sungai
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!
-
Usut Kasus Haji, KPK Ngaku Sudah Tahu Inisiator Pembakaran Dokumen di Kantor Maktour
-
Sentil Pejabat Perlu Terbiasa Diroasting, Uceng: Kuping Negara Tak Boleh Tipis