Komnas HAM Investigasi Kebakaran Gedung DPRD Makassar Pasca Kerusuhan

Suara.com - Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didampingi jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.

Meninjau kondisi terkini gedung DPRD Kota Makassar yang dibakar massa saat demonstrasi berujung kerusuhan pada Jumat (29/8).

"Respons cepat BPBD sangat luar biasa, ini menunjukkan komitmen untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam situasi darurat," ujar Komisioner Komnas HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian Uli Parulian Sihombing di sela peninjauan gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 3 September 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Uli Parulian didampingi jajaran Komnas HAM lainnya, masing-masing Nisa Arralinar selaku penata mediasi sengketa HAM ahli muda.

Adrianus Abiyoga sebagai penyuluh ahli muda, dan Bernadeth A. Oktaviana selaku Sekretaris Komnas HAM.

Tim Komnas HAM mengambil gambar serta mewawancarai Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan BPBD Kota Makassar terkait penanganan cepat saat kejadian maupun seusai pembakaran gedung DPRD itu.

Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Makassar menceritakan upaya mereka yang dengan sigap, cepat, dan penuh keberanian melakukan evakuasi korban di tengah kondisi berbahaya, kendati api masih membara hingga berangsur-ansur padam.

Selain itu, proses evakuasi korban yang terjebak di dalam gedung DPRD Makassar berlantai empat juga disampaikan secara rinci oleh tim BPBD. Peristiwa itu menjadi sejarah kelam di Kota Makassar.

Atas penanganan cepat tersebut, tim Komnas HAM turut menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan profesional BPBD Kota Makassar dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Baca Juga: "Ayah Kapan Pulang?": Dua Anak Kecil Menanti Budi, Korban Kebakaran DPRD Makassar

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengemukakan keberhasilan penanganan darurat tidak terlepas dari semangat tim dan dukungan berbagai pihak.

"Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tuturnya.

Peninjauan itu guna memperkuat sinergi antara lembaga kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Sekaligus menjadi momentum penting dalam upaya pemulihan sosial setelah peristiwa kebakaran gedung DPRD Kota Makassar.

Sebelumnya, demonstrasi berujung kerusuhan terjadi pada Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari hingga mengakibatkan gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel serta dua pos polisi dibakar massa.

Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga turut dirusak dan dijarah massa.

Sejumlah orang menjadi korban, empat orang di antaranya meninggal dunia, yakni tiga korban tewas terdampak kebakaran di gedung DPRD Makassar, Jalan Andi Pangeran Pettarani, dan satu orang lainnya pengemudi ojek online dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo karena dituduh intelijen.

Selebihnya korban lainnya mengalami luka berat dan sedang telah dirawat di rumah sakit.

Dari data BPBD Kota Makassar, estimasi kerugian atas kejadian pembakaran gedung DPRD Kota Makassar mencapai Rp253,4 miliar.

Selain itu, tercatat 67 unit mobil dan 15 sepeda motor serta dokumen penting dan gedung tersebut ludes terbakar.