Suara.com - Sejumlah pakar hukum dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Bivitri Susanti, mengunjungi Direktur Lokataru Delpedro Marhaen di tahanan Polda Metro Jaya. Mereka mengecam penangkapan tersebut sebagai bentuk pembungkaman kritik dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan.
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai pemerintah seharusnya mengatasi akar persoalan yang memicu kritik, bukan malah menangkap orang yang menyuarakannya.
"Ketika ada kritik, bukannya diatasi akar masalahnya, tapi yang dibikin bungkam adalah orang-orang yang mengkritik itu," kata Bivitri di Polda Metro Jaya, Rabu (10/9/2025).
Bivitri juga mengkritik tuduhan provokasi yang seolah-olah menganggap masyarakat dan pelajar sebagai robot yang mudah digerakkan.
"Zaman sekarang semua punya pikiran yang merdeka," ujarnya.
Lebih lanjut, Bivitri menilai hukum kini sering digunakan sebagai alat kekuasaan, menciptakan perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dengan penguasa.
"Buat mereka ya hukum bagus banget, bisa cepat dipakai untuk nangkap siapa saja, membungkam media. Tapi buat kita, kita yang kena, kita menolak untuk pakai cara-cara yang tidak layak dilakukan dalam sebuah negara demokrasi," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan kehadiran mereka adalah untuk memberikan solidaritas. Ia menilai tuduhan penghasutan terhadap Delpedro masih terlalu dini dan berisiko merusak partisipasi anak muda dalam mengawal kebijakan publik.
Sementara itu, aktivis Fatia Maulidiyanti menyebut penangkapan ini merupakan upaya mencari kambing hitam (scapegoating). Ia menyoroti adanya standar ganda dalam penegakan hukum oleh kepolisian.
Baca Juga: Di Balik Jeruji: Yusril Temui Aktivis Delpedro Marhaen, Janjikan Keadilan?
Fatia membandingkan cepatnya proses hukum terhadap Delpedro dengan lambatnya penanganan kasus tewasnya pengemudi ojol, Affan Kurniawan, yang terlindas rantis Brimob.
"Kita melihat bahwa setelah kejadian itu, polisi saja belum menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melindas Affan. Tapi untuk melakukan patroli siber dan pada akhirnya mengambinghitamkan kawan-kawan kita, itu berlaku sangat cepat," tegasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung
-
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik
-
Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan
-
Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo
-
Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit