- Gerakan 17+8 mencerminkan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap demokrasi
- Diskusi ISI menyoroti potensi gerakan sosial sebagai penyelamat atau tanda kemunduran demokrasi
- Perlu refleksi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki arah politik Indonesia
Suara.com - Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) menggelar forum diskusi bertajuk "Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Makna Politik dan Dampak Sosial".
Diskusi ini menyoroti fenomena gerakan sosial yang sedang berkembang pesat, tentang arah demokrasi Indonesia.
Arie Sujito, Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) periode 2023-2027, menyampaikan bahwa eskalasi informasi dan gerakan sosial yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap realitas yang ada.
"Ini adalah endapan kekecewaan atas realitas," tegas Arie.
Ia mengajak para praktisi, akademisi, dan pegiat demokrasi untuk bersama-sama mencermati fenomena ini.
"Apakah ini adalah lonceng penanda demokrasi kita makin terpuruk atau ini penyelamatan demokrasi?" tanya Arie.
Arie Sujito menyoroti cara kerja para aktivis yang dinilainya menarik.
Mereka, kata Arie, menciptakan target-target konkret sebagai pendorong gerakan sosial dan agenda politik agar tidak terkesan abstrak.
"Misalnya 17+8 sebagai sebuah kerangka simbolik agar setiap momentum itu punya target," jelasnya.
Baca Juga: Ini Isi Potongan Video yang Buat Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI
Ia juga sempat menyinggung isu Papua yang sempat mencuat dan perubahan kabinet yang menarik perhatian publik.
"Yang kita tahu ada empat menteri kemudian yang masih kosong itu. Yang dua masih kosong Menkopolkam sama Menpora," ujar Arie.
Perkembangan politik dan sosial di Indonesia memang menarik untuk dicermati, lanjut Arie.
Lebih dari dua dekade demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan fluktuasi. Hal ini, menurutnya, mendorong kita untuk berefleksi.
"Jangan-jangan dulu kita terlalu konsentrasi untuk membangun state (negara)," ucapnya.
Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun media konvensional, seperti televisi dan podcast.
Berita Terkait
-
Belum Sehari Jadi Menteri, Menkeu Purbaya Sudah Bikin Kontroversi Soal 17+8, Auto Banjir Kritikan
-
Respons Prabowo soal Tuntutan 17+8 : Tim Investigasi Independen OK, tapi Penarikan TNI...?
-
Menkeu Purbaya Sebut Tuntutan 17+8 Berasal dari Rakyat yang Hidupnya Kekurangan
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu: Itu Suara Sebagian Kecil Rakyat
-
Gerakan 17+8 di Ujung Deadline, Fathian: Provokator Main Halus
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo