- KJP Plus Tahap II 2025 mulai cair
- KJP plus tahap dua itu disalurkan kepada 707.513 peserta didik dengan total anggaran Rp1,61 triliun
- Pramono menyebut jumlah penerima tahap II ini sedikit berbeda dengan tahap I.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mulai menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 805 Tahun 2025 tentang besaran dan penerima bantuan sosial biaya pendidikan tahap kedua.
Dia menyebutkan kalau KJP plus tahap dua itu disalurkan kepada 707.513 peserta didik dengan total anggaran Rp1,61 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari 622.157 kelanjutan dari penerima tahap pertama, kemudian ada 85.356 penerima baru.
"Untuk penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan hari ini," kata Pramono kepada media di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
"Sebenarnya kemarin sudah mulai melalui ATM juga buku tabungan yang selama ini sudah berjalan, kecuali yang baru, yang baru tentunya harus membuat," Pramono menambahkan.
Dalam tahap II ini, alokasi dana KJP Plus dibagi ke berbagai jenjang pendidikan:
- SD/MI: 337.514 siswa dengan anggaran sekitar Rp543 miliar.
- SMP/MTs: 191 ribu siswa dengan anggaran sekitar Rp415 miliar.
- SMA/MA: 60 ribu siswa dengan anggaran Rp211 miliar.
- SMK: 112 ribu siswa dengan anggaran Rp436 miliar.
- SLB: 281 siswa dengan anggaran Rp6,33 miliar.
- SKB: 2.692 siswa dengan anggaran Rp4,84 miliar.
Pramono menyebut, jumlah penerima tahap II ini sedikit berbeda dengan tahap I. Pada tahap sebelumnya, jumlah penerima mencapai 707.622 siswa, sementara kini menjadi 707.513 siswa.
Perbedaan tersebut, kata dia, disebabkan adanya 85.465 penerima lama yang sudah lulus SLTA, sementara penerima baru berjumlah 85.356 siswa. Selisih itu menghasilkan perbedaan sebanyak 109 peserta.
Baca Juga: Target 5 Tahun MRT Tembus Banten, Pramono Anung: Transportasi Publik Kita Terbaik Kedua di ASEAN
"Sehingga dengan demikian secara jumlah sebenarnya tidak mengalami perubahan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pramono Anung: Banyak Anak Muda Jakarta Takut Nikah karena Harga Rumah Tak Terjangkau
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Macet, Pramono: Kecuali di TB Simatupang
-
Target 5 Tahun MRT Tembus Banten, Pramono Anung: Transportasi Publik Kita Terbaik Kedua di ASEAN
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital