-
DPR kritik aturan yang wajibkan SPBU swasta beli BBM dari Pertamina.
-
Dianggap janggal karena Pertamina sudah kuasai 95% pasar dan juga masih impor.
-
Kebijakan ini dinilai kontraproduktif dan bisa membuat swasta jadi idola.
Suara.com - Kebijakan pemerintah yang mewajibkan SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina menuai kritik pedas dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mempertanyakan logika di balik aturan tersebut.
Menurutnya, kebijakan impor BBM satu pintu ini janggal karena Pertamina saat ini sudah mendominasi mutlak pasar ritel BBM di Indonesia.
"Yang kita bingung dengan kebijakan ESDM adalah penerapan impor satu pintu untuk menjadikan Pertamina sebagai market leader. Padahal Pertamina saat ini sudah menjadi market leader karena menguasai 95 persen penjualan retail melalui SPBU, dan hanya kurang 5 persen swasta," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Logika Janggal Penjual Nasi Goreng
Bambang menilai kebijakan ini semakin aneh jika melihat fakta bahwa Pertamina sendiri masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional.
Ia menggambarkannya dengan sebuah analogi yang menohok.
"Kecuali Pertamina memproduksi BBM berlebih dari kebutuhan yang ada. Ini ibarat sama-sama jualan nasi goreng. Penjual nasi goreng kecil diwajibkan beli beras ke penjual nasi goreng besar."
"Padahal penjual nasi goreng besar juga sama-sama beli dari pasar, tidak memproduksi beras sendiri. Ini harus ditinjau ulang," tutur Bambang.
Baca Juga: Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
Bisa Jadi Bumerang
Sekretaris fraksi Gerindra DPR itu juga menyoroti argumen pemerintah terkait kenaikan kuota impor swasta.
Menurutnya, lonjakan itu bukan karena penambahan kebutuhan, melainkan karena adanya peralihan konsumen dari Pertamina pasca-kasus yang menimpa BUMN tersebut.
"Kalau alasannya kuota swasta naik, ini adalah akibat penurunan pembelian masyarakat ke Pertamina akibat kasus. Ada peralihan market, bukan penambahan kebutuhan," ujar Bambang.
Ia berpendapat, jika pemerintah serius ingin membantu Pertamina, cara yang ditempuh seharusnya memberikan kebijakan khusus agar produk perusahaan energi migas pelat merah tersebut lebih kompetitif.
Selain itu, ia juga memberikan solusi lain, yakni dengan memperbaiki strategi pemasaran, bukan dengan 'memaksa' pasar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh