-
DPR kritik aturan yang wajibkan SPBU swasta beli BBM dari Pertamina.
-
Dianggap janggal karena Pertamina sudah kuasai 95% pasar dan juga masih impor.
-
Kebijakan ini dinilai kontraproduktif dan bisa membuat swasta jadi idola.
Suara.com - Kebijakan pemerintah yang mewajibkan SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina menuai kritik pedas dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mempertanyakan logika di balik aturan tersebut.
Menurutnya, kebijakan impor BBM satu pintu ini janggal karena Pertamina saat ini sudah mendominasi mutlak pasar ritel BBM di Indonesia.
"Yang kita bingung dengan kebijakan ESDM adalah penerapan impor satu pintu untuk menjadikan Pertamina sebagai market leader. Padahal Pertamina saat ini sudah menjadi market leader karena menguasai 95 persen penjualan retail melalui SPBU, dan hanya kurang 5 persen swasta," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Logika Janggal Penjual Nasi Goreng
Bambang menilai kebijakan ini semakin aneh jika melihat fakta bahwa Pertamina sendiri masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional.
Ia menggambarkannya dengan sebuah analogi yang menohok.
"Kecuali Pertamina memproduksi BBM berlebih dari kebutuhan yang ada. Ini ibarat sama-sama jualan nasi goreng. Penjual nasi goreng kecil diwajibkan beli beras ke penjual nasi goreng besar."
"Padahal penjual nasi goreng besar juga sama-sama beli dari pasar, tidak memproduksi beras sendiri. Ini harus ditinjau ulang," tutur Bambang.
Baca Juga: Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
Bisa Jadi Bumerang
Sekretaris fraksi Gerindra DPR itu juga menyoroti argumen pemerintah terkait kenaikan kuota impor swasta.
Menurutnya, lonjakan itu bukan karena penambahan kebutuhan, melainkan karena adanya peralihan konsumen dari Pertamina pasca-kasus yang menimpa BUMN tersebut.
"Kalau alasannya kuota swasta naik, ini adalah akibat penurunan pembelian masyarakat ke Pertamina akibat kasus. Ada peralihan market, bukan penambahan kebutuhan," ujar Bambang.
Ia berpendapat, jika pemerintah serius ingin membantu Pertamina, cara yang ditempuh seharusnya memberikan kebijakan khusus agar produk perusahaan energi migas pelat merah tersebut lebih kompetitif.
Selain itu, ia juga memberikan solusi lain, yakni dengan memperbaiki strategi pemasaran, bukan dengan 'memaksa' pasar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran