Lima Kali Mangkir, CEO Asing di Skandal Satelit Kemenhan Resmi Jadi Buronan

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan CEO Navayo Internasional AG, Gabor Kuti Szilard, sebagai buronan dalam skandal korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan). 

Langkah ini diputuskan setelah Gabor secara terang-terangan mangkir dari lima kali panggilan penyidik.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Gabor Kuti Szilard kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akan diburu oleh tim Kejaksaan.

“Benar sudah dinyatakan DPO yang bersangkutan setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali terhadap yang bersangkutan,” kata Anang, saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025).

Anang menjelaskan, kasus yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) ini menemui jalan buntu karena Gabor tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk bekerja sama.

Pola Pengabaian Panggilan

Anang merinci pola pengabaian panggilan yang dilakukan oleh Gabor. 

Ia diabaikan sebanyak tiga kali saat masih berstatus saksi, dan dua kali lagi setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka.

"Sudah dipanggil sebagai saksi sebanyak 3 kali tidak pernah hadir, dan sudah dipanggil sebagai tersangka sebanyak 2 kali, gak pernah hadir,” jelas Anang.

Baca Juga: Skandal Proyek Satelit Kemenhan, Kejagung Buru CEO Asal Hungaria Gabor Kuti

Dengan total lima kali mangkir dari panggilan resmi, Kejaksaan tidak punya pilihan lain selain menetapkannya sebagai DPO untuk memulai proses perburuan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2012-2021.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Badan Sarana Kemenhan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Laksda (Purn) TNI berinisial L.

Kemudian, CEO Navato Internasional AG, berinisial GK dan perantara proyek satelit dalam perkara ini berinisial ATV.

Dalam perkara ini, L diduga telah telah menandatangani kontrak dengan GK untuk perjanjian penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan senilai USD34.194.300 pada (1/7/2016) silam. Namun, jumlah itu berubah menjadi USD29.900.000.

Namun, dalam penunjukan Navayo International, AG sebagai pihak ke-3 diduga dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa. 

Adapun, Navayo merupakan perusahaan yang direkomendasikan tersangka ATV. Kemudian, Kemenhan diduga telah menandatangani empat sertifikat kinerja atau CoP yang telah dilaksanakan Navayo.

Namun, sertifikat kinerja yang disiapkan oleh ATV itu dilakukan tanpa melakukan pengecekan barang yang dikirim.

Akibat perbuatan Navayo, Kemenhan diwajibkan membayar USD20.862.822 berdasarkan final award putusan Arbitrase Singapura karena telah menandatangani sertifikat kinerja Navayo.