- Bahlil tekankan kader Golkar DPRD peka terhadap aspirasi dan kondisi rakyat.
- Anggota dewan diminta pastikan APBD langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Golkar siap kawal program prioritas Presiden, dari gizi hingga kedaulatan energi.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan arahan strategis kepada kader dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota gelombang kedua tahun 2025 di Jakarta Barat, Senin (22/9/2025) malam.
Dalam sambutannya, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi internal serta peran aktif anggota dewan dari Partai Golkar dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Alhamdulillah, hari ini kami dari DPP Partai Golkar melakukan konsolidasi fungsional dalam bentuk Bimtek. Ini adalah tahap kedua, setelah tahap pertama dilaksanakan minggu lalu," ujar Bahlil.
Dua Arahan Utama untuk Kader Golkar
Bahlil menyampaikan dua poin utama yang harus menjadi perhatian anggota DPRD Golkar di semua tingkatan.
"Pertama, kami meminta agar seluruh anggota DPR harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika ada aspirasi yang perlu disampaikan," tegasnya.
Ia juga menambahkan pentingnya kepekaan kader terhadap kondisi masyarakat saat ini.
"Kita harus peka dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang, harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan hidup kita juga harus bisa melakukan penyesuaian," tambahnya.
APBD Harus Pro-Rakyat
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
Dalam arahannya, Bahlil menegaskan agar anggota dewan memastikan proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berpihak kepada kepentingan rakyat.
Anggaran yang dialokasikan, menurutnya, harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Selain isu internal partai, Bahlil menginstruksikan kader Golkar untuk mendukung penuh program prioritas Presiden, mulai dari makanan bergizi, Koperasi Merah Putih, hilirisasi, kedaulatan energi, hingga kedaulatan pangan.
"Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan dalam koalisi adalah partai nomor satu karena mempunyai 102 kursi di DPR RI dan hampir 3.000 anggota DPR di Kabupaten/Kota."
"Oleh karena itu, kita harus betul-betul berada pada garda terdepan untuk menyukseskan dan mengawal program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Densus 88 Terlibat Dalami Motif Terduga Pelaku Peledakan di SMAN 72
-
Blak-blakan Sebut Soeharto Diktator, Cerita 'Ngeri' Putri Gus Dur Dihantui Teror Orba Sejak SMP
-
Sindiran Pedas PDIP usai Jokowi Dukung Soeharto Pahlawan: Sakit Otaknya!
-
Masuk Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo: Sepak Terjang Idham Azis, Nyalinya Gak Kaleng-kaleng!
-
Menkeu Purbaya Bakal Redenominasi Rupiah, Apa Manfaatnya?
-
Alasan Presiden Mahasiswa UIN A.M. Sangadji Ambon Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
-
Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Mensos Pastikan Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah
-
Siswa Terduga Kasus Bom Rakitan di SMAN 72 Korban Bullying, Begini Kata Pengamat Teroris
-
Kapolri Update Ledakan SMAN 72: 29 Siswa Masih Dirawat, Total Korban 96 Orang
-
Menkeu Purbaya Bakal Redenominasi Uang Rp 1000 Jadai Rp 1, Apa Maksudnya?