MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar

Suara.com - Partai Golkar menyambut positif terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang resmi menolak gugatan atas hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua. Putusan MK itu menandakan kemenangan pasangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen di Pilgub Papua yang juga dijagokan Golkar. 

Setelah MK memutuskan menolak gugatan, Partai Golkar pun mengajak masyarakat di Papua untuk mengawal janji-janji Mathius Fakhri-Aryoko Rumaropen selama masa kampanye. 

"Bahlil mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada pasangan gubernur dan wakil yang terpilih, untuk bersama-sama membangun wilayah Papua serta mampu menghadirkan program kesejahteraan masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham dikutip pada Kamis (18/9/2025). 

Menurut dia, nilai kebersamaan dan gotong-royong sejatinya menginspirasi semua pihak untuk kembali bersama-sama merawat dan membangun Papua.

Meskipun Gubernur Papua terpilih Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua terpilih Aryoko Rumaropen didukung oleh Golkar dan beberapa partai lainnya, kata dia, namun saat terpilih mereka merupakan gubernur dan wakil gubernur Papua.

Di sisi lain, ia menekankan peran Bahlil atas kemenangan pasangan Mathius-Aryoko sangat besar mengingat Ketum Golkar tersebut merupakan putra daerah dari tanah Papua.

"Karena itu, secara faktual pasti besar pengaruhnya mengantarkan kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai Golkar dan beberapa partai politik lainnya secara bersama-sama yang ditujukan pada hari ini," tuturnya.

Pilkada Rasa Pilpres

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Umar Lessy menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyambut kemenangan tersebut dengan penuh sukacita.

Baca Juga: Sertijab ke KSP Baru M Qodari, AM Putranto Banjir Air Mata: Saya Tentara tapi Bisa Nangis juga

"Tentu juga kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua, baik partai koalisi maupun teman-teman relawan, para pendukung, dan masyarakat Papua serta media yang tak lupa juga mempublikasikan berbagai macam kegiatan dan agenda-agenda partai koalisi dalam memenangkan pilkada di Papua," ucap Lessi.

Lebih lanjut, Lessy menegaskan membangun wilayah Papua harus bersama-sama dalam rangka menyukseskan program nasional, sehingga semua pihak harus fokus dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru, khususnya terkait bagaimana menjalankan berbagai program pembangunan sesuai dengan Astacita Presiden.

Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Syahmud Ngabalin pun mengibaratkan pilgub Papua seperti pemilihan presiden (pilpres) sebab dinamika yang berkembang di Bumi Cenderawasih menghadapi berbagai tantangan.

"PSU yang ada di Papua ini adalah PSU yang terakhir, sehingga ini menjadi perhatian nasional. Jadi kalau istilah di Papua itu adalah pilkada rasa pilpres," ungkap Syahmud.

Ia berharap kemenangan pasangan Mathius-Haryoko bisa membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat dari semua kalangan.

Sebelumnya, MK menolak sengketa perselisihan hasil PSU Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma.

Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).