Marak Kasus Anak Keracunan MBG, Kepala BPOM Buka Suara: Ini Pembelajaran Bagi Kita

Suara.com - Rentetan kasus keracunan massal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya direspons oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar. 

Ia mengakui insiden ini sebagai kejadian luar biasa yang menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki total standar keamanan pangan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya lebih memperbaiki standar,” ujar Taruna, Senin (22/9/2025), menanggapi insiden yang menimpa anak-anak di berbagai daerah.

Investigasi Berjalan

Taruna menjelaskan bahwa BPOM memiliki dua tugas utama dalam mengawal program MBG, yakni pencegahan dan mitigasi. Proses ini mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir.

“Pertama tentu proses membantu mencegah supaya tidak terjadi dengan kita memastikan standar dari dapurnya itu sesuai dan sumber makanan itu baik," tegasnya. 

Aspek kedua, lanjutnya, adalah mitigasi risiko selama proses distribusi.

Menyikapi insiden yang sudah terjadi, Taruna menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah telah bergerak dan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi untuk menginvestigasi akar masalah.

“Teman-teman dari Balai POM, Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk mencari tahu proses apa yang terjadi, kenapa terjadi," jelasnya di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM.

Baca Juga: Marak Keracunan Massal MBG, Puan Maharani Desak Evaluasi Total: Anak-anak Jangan Dirugikan!

Namun, ia mengakui bahwa laporan hasil penyelidikan dari tim di daerah belum sampai ke tingkat pusat.

“Belum, belum sampai laporannya ke kami, karena itu kan teman-teman di daerah yang jalankan sesuai dengan lokus area-nya, lokus area-nya bukan di Jakarta,” ucap Taruna.

Perbaiki, Bukan Hentikan

Di tengah krisis ini, muncul desakan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menghentikan sementara program MBG. 

Menanggapi hal tersebut, Taruna menegaskan posisi BPOM sebagai lembaga pembantu presiden.

“Kalau Badan POM, ini program prioritas Bapak Presiden, Badan POM sebagai pembantu Presiden, tentu kita akan mensupport secara maksimal pelayanan ini,” ujar Taruna.

Ia menilai bahwa berbagai kekurangan yang terjadi harus menjadi fokus perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program secara total.

Reporter : Nur Saylil Inayah