Dari Stunting ke Ekonomi: Program MBG Disiapkan Jadi Penggerak 3T

Suara.com - Pemerintah menegaskan arah baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan pelaksanaannya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi mendesak di mana akses layanan gizi di daerah tersebut masih terbatas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa implementasi program akan diperkuat oleh 141 satuan tugas (satgas) yang difokuskan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal,” jelas Tito.

806 Titik Dapur MBG di Wilayah 3T

Berdasarkan data pemerintah, terdapat 806 titik di wilayah 3T yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG.

Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan 542 lainnya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa MBG tidak semata-mata bantuan sosial. Program ini juga masuk dalam strategi besar pembangunan nasional.

"Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut," ujar Dody.

Baca Juga: Alarm Darurat Program MBG: Ribuan Siswa Jadi Korban, Dapur Jorok dan Dugaan Vendor Fiktif Terkuak

MBG Jadi Strategi Pembangunan Nasional

Menurut Dody, keberadaan dapur MBG sejalan dengan target pengentasan kemiskinan, perbaikan rasio investasi (ICOR), hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Artinya, program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga fondasi ekonomi yang memperkuat masyarakat di daerah pelosok.

Potensi Ekonomi Baru di Wilayah 3T

Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Hardinsyah, menilai keberadaan SPPG berpotensi menciptakan pusat ekonomi baru.

Komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang selama ini kurang terserap bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian dapur MBG.

Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas level. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa.

“Kalau di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal bisa diperkuat,” ujarnya.