- 2024 pecahkan rekor suhu terpanas, baik secara global maupun di Indonesia.
- BMKG dan FAO peringatkan risiko krisis pangan global pada tahun 2050.
- Program Sekolah Lapang Iklim (SLI) digalakkan untuk melatih petani hadapi perubahan.
Suara.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengonfirmasi ancaman krisis pangan global semakin nyata setelah data menunjukkan tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pengamatan, baik di tingkat global maupun nasional.
Suhu rata-rata global pada 2024 tercatat mencapai 1,55 °C di atas level pra-industri (1850–1900), sebuah angka yang secara resmi melampaui ambang batas aman 1,5°C yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015. Di Indonesia, situasinya tidak berbeda.
"Di Indonesia, tahun 2024 juga tercatat sebagai tahun terpanas sejak pengamatan tahun 1981, dengan suhu rata-rata 27,5 °C dan anomali 0,8 °C terhadap normal 1991—2020," ungkap Dwikorita dalam pernyataannya, Rabu (24/9/2025).
Dwikorita menegaskan bahwa kondisi bumi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Peningkatan intensitas bencana dan krisis air telah berdampak luas, terutama pada sektor pertanian.
Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan memprediksi dunia akan menghadapi ancaman krisis pangan serius pada tahun 2050 jika kenaikan suhu tidak dapat dikendalikan.
"Kondisi ini dipicu kombinasi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca serta anomali iklim regional. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian yang sangat rentan terhadap iklim," ujarnya.
Adaptasi menjadi Kunci
Sebagai respons, BMKG mengintensifkan program Sekolah Lapang Iklim (SLI) di berbagai daerah untuk membantu petani beradaptasi.
Baca Juga: Indonesia Siap Berkontribusi Nyata Lawan Perubahan Iklim, Begini Caranya!
Melalui program ini, petani dilatih untuk memahami prediksi iklim, menyesuaikan pola tanam, memilih varietas tanaman yang tahan banting, hingga menerapkan teknik panen air hujan.
Keterampilan ini menjadi krusial karena metode penanggalan tanam tradisional Jawa, atau titi mongso, kini tidak lagi relevan.
"Karena perubahan iklim, saat ini titi mongso menjadi tidak relevan. Padahal petani di Indonesia terbiasa dengan titi mongso," katanya.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menyambut baik program ini.
Ia menekankan bahwa pertanian adalah tulang punggung ekonomi wilayahnya, sekaligus sektor yang paling terdampak oleh perubahan iklim.
"Dengan SLI, petani belajar langsung menerapkan informasi iklim ke usaha tani, sehingga lebih siap menghadapi kekeringan maupun hujan ekstrem,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga