- Kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan dinilai tidak akan efektif.
- Akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli lemah.
- Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat
Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan tidak akan efektif untuk mengatasi stagnasi ekonomi.
Menurut Indef, akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli masyarakat yang terus menurun.
"Di saat permintaan masyarakat sedang turun... juga di sisi suplai, sektor riil sedang melambat di tengah ketidakpastian yang tinggi," kata Direktur Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
Eisha memaparkan sejumlah data yang menunjukkan pelemahan di sektor riil:
- Penjualan Kendaraan Anjlok: Penjualan mobil sepanjang Januari–Juni 2025 turun tajam, dengan wholesale minus 8,6 persen dan ritel minus 9,5 persen.
- Manufaktur Terkontraksi: Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga berada di zona kontraksi pada triwulan II 2025.
- Investasi Asing Turun: Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) turun dari Rp 217,3 triliun menjadi Rp 202,2 triliun akibat ketegangan geopolitik dan persaingan global.
Daya Beli Konsumen Terus Tertekan
Di sisi permintaan, Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat:
- Inflasi Meningkat: Inflasi naik dari 1,07 persen (Januari–Juli 2024) menjadi 2,37 persen pada periode yang sama tahun ini.
- PHK Meningkat: Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat 32 persen pada semester I 2025.
- Kepercayaan Konsumen Menurun: Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025, yang menandakan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.
- Rekomendasi Indef: Fokus pada Keseimbangan Ekonomi.
Atas dasar itu, Eisha menekankan bahwa kebijakan fiskal melalui APBN seharusnya difokuskan untuk menyeimbangkan ekonomi di sektor riil, bukan sekadar membanjiri pasar keuangan dengan likuiditas yang berisiko salah sasaran.
"Bukan membanjiri likuiditas yang justru akan mendorong ketidakseimbangan pada pasar keuangan," pungkasnya.
Baca Juga: Kapan Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025? Ketahui Jadwal Resminya
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Gerindra Dukung Pilkada Balik ke DPRD: Anggaran Rp37 Triliun Lebih Baik Buat Kesejahteraan Rakyat!
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati
-
Demo Buruh Tolak UMP 2026, Pramono Anung: Kami Tetap Berikan Layanan Terbaik
-
Bawa Pesan Kemanusiaan dari Megawati, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Sumatra
-
Bupati Bireuen Tinjau Jembatan Krueng Tingkeum, Siap Dukung Kelancaran Logistik Aceh-Medan
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, YLKI Minta Audit Independen dan Tanggung Jawab Operator!
-
1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
-
Aturan Royalti Musik Tak Kunjung Jelas, Pelaku Usaha Butuh Kepastian Hukum di Momen Nataru
-
DPRD DKI Jamin Ekonomi Jakarta Tak Akan Mati karena Aturan Kawasan Tanpa Rokok