- Kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan dinilai tidak akan efektif.
- Akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli lemah.
- Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat
Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan tidak akan efektif untuk mengatasi stagnasi ekonomi.
Menurut Indef, akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli masyarakat yang terus menurun.
"Di saat permintaan masyarakat sedang turun... juga di sisi suplai, sektor riil sedang melambat di tengah ketidakpastian yang tinggi," kata Direktur Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
Eisha memaparkan sejumlah data yang menunjukkan pelemahan di sektor riil:
- Penjualan Kendaraan Anjlok: Penjualan mobil sepanjang Januari–Juni 2025 turun tajam, dengan wholesale minus 8,6 persen dan ritel minus 9,5 persen.
- Manufaktur Terkontraksi: Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga berada di zona kontraksi pada triwulan II 2025.
- Investasi Asing Turun: Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) turun dari Rp 217,3 triliun menjadi Rp 202,2 triliun akibat ketegangan geopolitik dan persaingan global.
Daya Beli Konsumen Terus Tertekan
Di sisi permintaan, Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat:
- Inflasi Meningkat: Inflasi naik dari 1,07 persen (Januari–Juli 2024) menjadi 2,37 persen pada periode yang sama tahun ini.
- PHK Meningkat: Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat 32 persen pada semester I 2025.
- Kepercayaan Konsumen Menurun: Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025, yang menandakan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.
- Rekomendasi Indef: Fokus pada Keseimbangan Ekonomi.
Atas dasar itu, Eisha menekankan bahwa kebijakan fiskal melalui APBN seharusnya difokuskan untuk menyeimbangkan ekonomi di sektor riil, bukan sekadar membanjiri pasar keuangan dengan likuiditas yang berisiko salah sasaran.
"Bukan membanjiri likuiditas yang justru akan mendorong ketidakseimbangan pada pasar keuangan," pungkasnya.
Baca Juga: Kapan Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025? Ketahui Jadwal Resminya
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Siapa Tony Blair? Mendadak Ditunjuk Jadi Pemimpin Transisi Gaza
-
Dian Hunafa Ketahuan Bohong? Pembelaan Ijazah Gibran Disebut Sesat, Gugatan Rp125 T Terus Bergulir!
-
Awas Keracunan! BGN Buka Hotline Darurat Program Makan Bergizi Gratis, Catat Dua Nomor Penting Ini
-
Terungkap! 2 Bakteri Ganas Ini Jadi Biang Kerok Ribuan Siswa di Jabar Tumbang Keracunan MBG
-
Ribuan Anak Keracunan MBG, IDAI Desak Evaluasi Total dan Beri 5 Rekomendasi Kunci
-
Cak Imin: Program Makan Bergizi Gratis Tetap Lanjut, Kasus Keracunan Hanya 'Rintangan' Awal
-
Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
-
Misteri 'Kremlin' Jakarta Pusat: Kisah Rumah Penyiksaan Sadis Era Orba yang Ditakuti Aktivis
-
Adu Pendidikan Rocky Gerung vs Purbaya yang Debat Soal Kebijakan Rp200 Triliun