- Kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan dinilai tidak akan efektif.
- Akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli lemah.
- Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat
Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan fiskal pemerintah yang mengandalkan suntikan likuiditas ke perbankan tidak akan efektif untuk mengatasi stagnasi ekonomi.
Menurut Indef, akar masalahnya bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada sektor riil yang lesu dan daya beli masyarakat yang terus menurun.
"Di saat permintaan masyarakat sedang turun... juga di sisi suplai, sektor riil sedang melambat di tengah ketidakpastian yang tinggi," kata Direktur Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
Eisha memaparkan sejumlah data yang menunjukkan pelemahan di sektor riil:
- Penjualan Kendaraan Anjlok: Penjualan mobil sepanjang Januari–Juni 2025 turun tajam, dengan wholesale minus 8,6 persen dan ritel minus 9,5 persen.
- Manufaktur Terkontraksi: Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga berada di zona kontraksi pada triwulan II 2025.
- Investasi Asing Turun: Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) turun dari Rp 217,3 triliun menjadi Rp 202,2 triliun akibat ketegangan geopolitik dan persaingan global.
Daya Beli Konsumen Terus Tertekan
Di sisi permintaan, Indef mencatat adanya tekanan serius terhadap daya beli masyarakat:
- Inflasi Meningkat: Inflasi naik dari 1,07 persen (Januari–Juli 2024) menjadi 2,37 persen pada periode yang sama tahun ini.
- PHK Meningkat: Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat 32 persen pada semester I 2025.
- Kepercayaan Konsumen Menurun: Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025, yang menandakan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.
- Rekomendasi Indef: Fokus pada Keseimbangan Ekonomi.
Atas dasar itu, Eisha menekankan bahwa kebijakan fiskal melalui APBN seharusnya difokuskan untuk menyeimbangkan ekonomi di sektor riil, bukan sekadar membanjiri pasar keuangan dengan likuiditas yang berisiko salah sasaran.
"Bukan membanjiri likuiditas yang justru akan mendorong ketidakseimbangan pada pasar keuangan," pungkasnya.
Baca Juga: Kapan Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025? Ketahui Jadwal Resminya
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat
-
AHY Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Diberi Nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono
-
Percakapan Singkat Seusai Maghrib Jadi Kenangan Terakhir Ayah Praka Farizal Sebelum Putranya Gugur
-
H-1 MBG Kembali Beroperasi, Relawan SPPG Jakbar Gas Pol Bersihkan Dapur