-
Presiden Prabowo memanggil menteri terkait dua hari berturut-turut membahas kasus keracunan akibat MBG.
-
Ia menekankan kedisiplinan, kebersihan, serta percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan.
-
Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan dapur penyedia (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG). Kepala negara memanggil menteri-menteri dan kepala badan terkait dua hari berturut-turut.
Pemanggilan terhadap para pembantunya di kabinet dilakukan Prabowo sejak tiba di tanah air pada Sabtu (27/9) sampai pada Minggu (28/9) malam di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, usai rapat semalam di Kertanegara memastikan bahwa permasalahan MBG turut dibahas. Selain MBG, ia menegaskam presiden sekaligua menerima laporan program-progam lain dari menteri yang dipanggil.
"Ya jadi terus terang berkenaan dengan masalah MBG sejak kemarin beliau pendarat di Halim, kemudian memanggil beberapa menteri khusus untuk berkenaan dengan masalah MBG di BGN. Kemudian juga beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikan-perbaikannya sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita," tutur Prasetyo di Kertanegara, Minggu (28/9/2025) malam.
Melalui rapat Minggu malam, sejumlah menteri melaporkan hasil rapat di Kementerian Kesehatan kepada Peabowo mengenai rencana perbaikan terhadap tata kelola program MBG. Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menekankan mengenai kebersihan dan kedisiplinan dalam prosedur pengelolaan hingga penyajian MBG.
"Terus terang bapak presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis, misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air," kata Prasetyo.
"Dia sangat konsen karena dari beberapa sampel yang sudah selesai itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri yang patut diduga salah satunya adalah kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut," tutur Prasetyo.
Rapat juga membahas mengenai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Prasetyo menekamkan pemenuhan SLHS bagi Saguan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dirampungkan.
Secepatnya. Kita mungkin bicara target ya hitungan Minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS," kata Prasetyo.
Baca Juga: 5 Fakta Kartu Liputan Wartawan Dicabut Gara-gara Tanya MBG ke Prabowo
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi dan investigasi atas permasalahan-permasalahan dalam program MBG. Ia berujat SPPG bermasalah akan ditutup sementara.
"Oh iya, tentu kami laporkan bahwa kami juga tadi sudah rapat koordinasi keselamatan anak-anak Indonesia, anak-anak kita yang paling utama oleh karena itu yang bermasalah (SPPG) ditutup dulu ya dan akan dievaluasi dan diinvestigasi. Kira-kira itu ya," kata Zulhas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?